Petugas menyiapkan telur rebus untuk paket Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pontianak Selatan di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 23 Februari 2026. SPPG Pontianak Selatan mendistribusikan paket MBG sebanyak dua kali seminggu selama bulan Ramadhan kepada 2.556 penerima manfaat di enam sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA serta satu posyandu di wilayah sekitar dengan menu berupa telur rebus, lauk pauk setengah matang (diungkep), kurma, dan buah. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/YU (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki mutu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul sorotan publik terkait menu pada awal Ramadhan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama seluruh mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna merespons dinamika yang berkembang di lapangan.
"Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadhan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik," ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Dadan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kemasan, komposisi menu, hingga transparansi penghitungan AKG. Ia meminta seluruh SPPG dan mitra memperhatikan kualitas kemasan makanan.
Menu tidak diperkenankan hanya menggunakan kantong plastik sederhana, melainkan harus dikemas dalam wadah yang lebih layak, higienis, serta mampu menjaga kualitas hingga diterima penerima manfaat.
Baca Juga: Kepala SPPG dan Pengawas Keluhkan Minimnya Ruang Istirahat di Dapur MBG
Selain itu, komposisi bahan pangan juga menjadi sorotan. Dadan menilai bahan seperti kacang memiliki harga relatif lebih mahal dibandingkan telur, sementara telur dinilai memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat. Karena itu, mitra diminta menyesuaikan komposisi menu dengan mengganti kacang menjadi telur tanpa menurunkan nilai gizi.
Ia juga memastikan setiap SPPG menyusun penjelasan rinci mengenai AKG dan harga bahan pangan dalam setiap menu, dengan pagu bahan baku Rp8.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3, serta Rp10.000 untuk kelompok lainnya.
"Patokan dasar tersebut dapat berbeda sesuai indeks kemahalan daerah dan bersifat at cost, sehingga perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik," ucap Dadan.
Dalam menjaga kualitas distribusi, setiap SPPG diminta mulai mengadakan peralatan vakum agar makanan lebih tahan lama, higienis, dan tetap layak konsumsi.
BGN juga mengingatkan mitra agar tidak memaksakan penggunaan bahan baku yang kondisinya kurang baik.
"Kami tidak ingin ada kompromi dalam hal kualitas. Prinsipnya sederhana: makanan harus aman, bergizi, dan sesuai pagu. Jika ada bahan yang tidak layak, lebih baik diganti daripada dipaksakan. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: PDIP Minta Pemerintah Jujur soal Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
