Ntvnews.id, Taheran - Pemerintah Iran mulai memulihkan akses internet internasional setelah pembatasan ketat yang diberlakukan sejak gelombang demonstrasi nasional pada Januari lalu dan kembali diperkuat saat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel berlangsung.
Dilansir dari Tasnim, Kakis, 28 Mei 2026, proses pemulihan akses internet dimulai setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian memerintahkan agar layanan internet dikembalikan seperti kondisi sebelum Januari 2026.
Dalam laporan tersebut disebutkan masyarakat Iran kini kembali dapat mengakses berbagai situs internasional.
Selain itu, layanan internet tetap seperti FTTH, VDSL, dan ADSL, termasuk jaringan internet seluler, juga disebut sudah dapat digunakan tanpa pembatasan besar seperti sebelumnya.
Sebelumnya, Iran sempat melakukan pembatasan internet hampir menyeluruh saat demonstrasi besar terjadi pada 8 dan 9 Januari lalu. Kebijakan itu menyebabkan gangguan luas terhadap koneksi domestik maupun internasional di seluruh wilayah negara tersebut.
Baca Juga: Jangan Keliru, Ini Tips Memilih Pendingin Ruangan
Gelombang protes muncul sejak akhir Desember dan semakin meluas pada Januari setelah nilai mata uang rial Iran mengalami pelemahan tajam terhadap dolar Amerika Serikat di tengah tekanan ekonomi yang memburuk.
Pemerintah Iran kemudian menerapkan pembatasan internet dan penutupan sementara jaringan nasional guna membatasi komunikasi dan penyebaran konten terkait aksi demonstrasi.
Layanan internet sempat dipulihkan secara bertahap sebelum kembali diperketat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Selama konflik berlangsung, layanan internet domestik serta platform lokal masih dapat digunakan. Namun, akses menuju internet global sebagian besar hanya bisa dilakukan melalui Virtual Private Network (VPN).
Sejumlah platform internasional seperti YouTube dan X hingga kini masih diblokir di Iran.
Pemerintah Iran menyebut sedikitnya 3.117 orang tewas selama rangkaian demonstrasi berlangsung. Sementara itu, sejumlah organisasi hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban mencapai sekitar 7.000 orang.
Ilustrasi. Bendera Iran. (Foto: Reuters)
Otoritas Iran mengakui adanya ketidakpuasan masyarakat, tetapi menuding Amerika Serikat dan Israel memanfaatkan situasi melalui tekanan dan sanksi ekonomi untuk menciptakan ketidakstabilan politik serta mendorong perubahan rezim.
Beberapa pakar sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan Iran bukan memutus seluruh infrastruktur internet, melainkan membatasi akses terhadap jaringan global.
Meski layanan domestik seperti perbankan dan platform lokal tetap berjalan, pembatasan tersebut berdampak besar terhadap aktivitas bisnis, perdagangan daring, hingga komunikasi warga Iran dengan masyarakat internasional.
Selain itu, akses terhadap platform global selama pembatasan berlangsung juga dinilai sangat terbatas dan tidak stabil bagi masyarakat umum.
Ilustrasi - Bendera Amerika Srikat dan bendera Republik Islam Iran. ANTARA/Anadolu Agency/pri. (Antara)