Di Mana Tempat Pertemuan Putin-Zelensky Berlangsung?

Ntvnews.id, Jakarta - Para pemimpin Eropa tampak bernapas lega setelah upaya keras mereka memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terlibat dalam pembicaraan masa depan negaranya akhirnya terwujud. Namun, justru setelah itu tantangan diplomatik yang lebih sulit akan dimulai. Pertanyaan besar yang muncul adalah, di mana lokasi yang benar-benar bisa mempertemukan Zelenskyy dengan Presiden Rusia Vladimir Putin?

“Di Eropa Ada Banyak Tempat Layak”

Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, kepada DW menyatakan bahwa terdapat “banyak tempat layak di Eropa” untuk menggelar negosiasi. Meski begitu, Berlin menegaskan tidak berminat menjadi tuan rumah. Ia menyebut Swiss sebagai lokasi yang “selalu layak sejak lama”.

Menentukan “lokasi netral” bagi pertemuan ini tidaklah mudah. Selain rumit secara politis, juga ada persoalan hukum. Saat ini Putin berstatus buronan internasional setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mendakwanya terkait dugaan kejahatan perang, termasuk deportasi ilegal anak-anak dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Rusia. Tuduhan itu sudah dibantah oleh Kremlin.

Dengan status tersebut, perjalanan internasional Putin terhambat. Secara teori, 125 negara anggota ICC berkewajiban menangkap siapa pun yang dikenai surat perintah ICC bila memasuki wilayah mereka. Rusia dan AS sendiri tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga timbul perdebatan soal kekebalan hukum Putin. Bahkan, Washington baru-baru ini meningkatkan tekanannya dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim ICC.

Swiss Jadi Pilihan Favorit Jerman dan Prancis

Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis, menegaskan negaranya “lebih dari siap” menjadi tuan rumah. Prancis juga mendukung usulan tersebut, bahkan menilai Jenewa adalah lokasi ideal untuk negosiasi damai.

Meski termasuk anggota ICC, pemerintah Swiss menyatakan bahwa Putin bisa diberikan “kekebalan” selama pembicaraan berlangsung. Namun, ahli hukum pidana internasional dari University of Amsterdam, Matthias Holvoet, menilai hal itu lemah secara hukum. Ia berpendapat dalam sistem demokrasi liberal, keputusan terkait penangkapan seharusnya dibuat lembaga yudikatif yang independen, bukan pemerintah.

Holvoet menduga kemungkinan ada kompromi antara eksekutif dan yudikatif untuk tidak mengeksekusi surat perintah ICC, sembari menekankan bahwa mengabaikan aturan ICC sering kali tidak menimbulkan konsekuensi besar. Swiss sendiri punya tradisi panjang dalam netralitas dan pengalaman memfasilitasi proses perdamaian, termasuk saat menjadi tuan rumah pertemuan Putin dengan Presiden AS Joe Biden pada 2021.

Austria sebagai Alternatif Eropa

Austria juga menawarkan Wina sebagai kandidat lokasi. Negara ini memang anggota Uni Eropa, namun tetap netral secara militer sejak 1950-an dan berada di luar NATO. Sejarawan politik Reinhard Heinisch menyebut Austria punya rekam jejak panjang dalam diplomasi, mulai dari era Perang Dingin hingga perundingan nuklir Iran.

Meski demikian, Austria menghadapi dilema hukum serupa dengan Swiss sebagai anggota ICC. Menurut Heinisch, fleksibilitas hukum Austria kerap memungkinkan kompromi. Holvoet menambahkan, meski ada opsi menunda eksekusi surat perintah lewat Dewan Keamanan PBB, secara politik hal itu sulit dilakukan.

Hungaria Menjadi Pertimbangan, Tapi Penuh Kontroversi
AS dilaporkan menimbang Hungaria sebagai lokasi. Negeri itu baru saja mundur dari ICC setelah pengadilan menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat Viktor Orban. Dari sisi hukum, opsi ini lebih mudah, namun secara politik Budapest tidak populer di Eropa.

PM Polandia Donald Tusk bahkan mengingatkan kenangan buruk Ukraina dengan Budapest Memorandum tahun 1994, ketika jaminan keamanan yang diterima Ukraina justru gagal ditepati. Ia menolak keras opsi Budapest sebagai lokasi pertemuan.

Selain itu, Hungaria dikenal kerap melunak terhadap Rusia dalam kebijakan Uni Eropa, membuat banyak pihak menilai Orban sebagai “kuda troya” bagi Moskow. Namun, jika Putin dan Donald Trump sepakat, opsi ini bisa sulit ditolak.

Turki dan Kawasan Teluk Ikut Disebut

Turki juga masuk radar setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan menjalin komunikasi dengan Putin. Negara ini sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pembicaraan teknis antara Rusia dan Ukraina, termasuk pertukaran tahanan. Keuntungan Turki, selain letaknya yang strategis di antara Eropa dan Asia, adalah bukan anggota ICC meski termasuk NATO.

Selain itu, sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar juga dipertimbangkan. Keduanya memiliki pengalaman panjang sebagai mediator internasional dan bukan bagian dari ICC. Arab Saudi bahkan sempat menggelar pertemuan trilateral pada awal 2025, sementara Qatar berperan dalam kesepakatan pemulangan anak-anak Ukraina.

Uni Eropa sendiri terus mendorong negara-negara Teluk agar lebih tegas terhadap Rusia, termasuk memperketat sanksi dan memperluas dukungan untuk Ukraina.