Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. Pada sidang tersebut Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa lembaganya memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, mulai dari pemblokiran rekening dormant hingga pelaksanaan royalti hak cipta lagu.
Puan menyampaikan bahwa persoalan pertama adalah penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK. Permasalahan lain yang masuk ke DPR RI mencakup rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara.
Selain itu, DPR juga mencermati pelaksanaan program Sekolah Rakyat serta melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Menkop Budi Arie: Tak Masalah 20 Persen Laba Kopdes Merah Putih Dialokasikan untuk Pemerintah Desa
DPR turut menyoroti tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga maupun daerah, serta rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi lima tahun.
Terkait isu pelindungan data pribadi, Puan mengungkapkan kekhawatiran masyarakat bahwa pelindungan data pribadi warga negara Indonesia bisa terganggu sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang. DPR pun menyoroti pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis bagi murid SD dan SMP.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional (PSN) turut menjadi perhatian DPR. Di samping itu, DPR juga memberikan atensi terhadap pelaksanaan royalti hak cipta lagu.
“Harapan rakyat jelas, agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif,” kata Puan.
Baca Juga: Prabowo: Pemerintah Sudah Tertibkan 3,1 Juta Hektar Kebun Sawit Ilegal, Berani Lawan Kita Hadapi!
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sepanjang satu tahun terakhir, DPR RI telah menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat yang semuanya telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Agenda sidang tersebut dihadiri oleh 473 anggota DPR dari seluruh fraksi. Puan Maharani membuka sekaligus menutup sidang tersebut.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi: Rp300 Triliun APBN Sudah Diselamatkan
Sejumlah pimpinan lembaga negara serta menteri Kabinet Merah Putih juga menghadiri acara tersebut, antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPK Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
