Menbud Fadli Zon Ajak Masyarakat Jaga Persatuan Sambut 80 Tahun Kemerdekaan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengimbau masyarakat untuk terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan 80 tahun kita ini, tidak banyak negara yang bisa sampai 80 tahun ya, Uni Soviet aja nggak sampai 70 tahun, maka itu kita harus rawat, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini, agar Indonesia maju menuju Indonesia Emas," kata Fadli Zon usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, khususnya terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Menurutnya, arah kebijakan tersebut sejalan dengan cita-cita para proklamator.

"Sesuai yang telah dituangkan di pasal 33 UUD 1945 kita, yaitu memajukan rakyat Indonesia, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, jiwa, yang bangun jiwa dan raganya, dan saya kira ini memang arah yang sangat tepat. Jadi, yang dibangun adalah manusianya dulu, keberdayaan dan sebagainya," ujarnya.

Dalam momen yang sama, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah terlihat tekad kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan tangguh.

Baca Juga: Prabowo: Tidak Ada Tempat bagi “Serakahnomics” di Sektor Pangan

"Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu menjadikan Indonesia negara besar dan kuat," ujar Muzani dalam pidato sidang tahunan di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat.

Muzani menambahkan, langkah memperkuat kedaulatan itu dilakukan Presiden dengan meluncurkan berbagai program di bidang ketahanan pangan, energi, pertahanan nasional, dan penguasaan teknologi.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan DPR bertujuan memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat dan sesuai konstitusi.

"Sebaliknya fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi," kata Puan.

Ia menuturkan, DPR dan pemerintah merupakan mitra konstitusional dalam melaksanakan amanat UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Sumber: Antara)