KY Usulkan 16 Calon Hakim ke DPR untuk Persetujuan

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) resmi menetapkan 16 nama calon hakim yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Dari jumlah tersebut, 13 merupakan calon hakim agung, sedangkan tiga lainnya calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA).

"Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY di Gedung KY, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Agustus 2025," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Komposisi pengusulan terdiri dari empat calon hakim agung Kamar Pidana, dua calon hakim agung Kamar Perdata, dua calon hakim agung Kamar Agama, satu calon hakim agung Kamar Militer, satu calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), tiga calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta tiga calon hakim ad hoc HAM di MA.

Mukti menjelaskan, seluruh kandidat telah melewati rangkaian seleksi ketat mulai dari tahap administrasi, penilaian kualitas, tes kesehatan dan kepribadian, hingga wawancara terbuka.

Baca Juga: Komisi Yudisial Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Tom Lembong Soal Hakim

"KY menjamin bahwa calon yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas. Selain itu, seleksi ini juga sudah melibatkan partisipasi publik semaksimal mungkin, terutama pada tahap penelusuran rekam jejak dan wawancara," tegasnya.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Muhammad Taufiq HZ, memaparkan daftar lengkap nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 13/PENG/PIM/RH.01.06/08/2025 serta Pengumuman Nomor: 12/PENG/PIM/RH.04.06/08/2025.

Calon Hakim Agung
Kamar Pidana:

1. Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi PT Banjarmasin
2. Annas Mustaqim – Hakim Tinggi Pengawasan MA
3. Julius Panjaitan – Hakim Tinggi PT Bengkulu
4. Suradi – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA

Kamar Perdata:

1. Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi MA
2. Heru Pramono – Hakim Tinggi MA

Kamar Agama:

1. Lailatul Arofah – Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA
2. Muhayah – Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda

Kamar Militer:

1. Agustinus Purnomo Hadi – Hakim ad hoc Tipikor MA

Kamar Tata Usaha Negara:

1. Hari Sugiharto – Hakim Tinggi Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN

Kamar TUN Khusus Pajak:

1. Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak
2. Diana Malemita Ginting – Auditor Utama Itjen Kemenkeu
3. Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak

Calon Hakim ad hoc HAM di MA:

1. Agus Budianto – Dosen FH Universitas Pelita Harapan
2. Bonifasius Nadya Arybowo – Hakim ad hoc Tipikor PN Bandung
3. Moh Puguh Haryogi – Dosen FH Universitas Muhammadiyah Malang

"Keputusan KY bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," tutup Taufiq.

(Sumber: Antara)