Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan bahwa Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) disusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pemerintah telah merancang DBPK 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Penyusunannya melibatkan berbagai sektor agar arah pembangunan dapat berjalan terencana dan berkesinambungan, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah.
"Sasarannya banyak, tapi intinya adalah kesejahteraan. Kualitas dan kuantitas penduduk yang baik, asupan gizi, pendidikan, serta kompetensi yang memadai. Harapannya, masyarakat menjadi lebih sejahtera," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Wihaji menjelaskan, pelaksanaan DBPK diperkuat melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029. Dokumen tersebut menjadi panduan pelaksanaan pembangunan untuk periode lima tahun.
Baca Juga: Wihaji Dorong Petugas Lapangan Perkuat Edukasi Keluarga tentang Risiko Stunting
Kedua instrumen itu mencakup sejumlah indikator sekaligus mengatur tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pembangunan kependudukan.
"Di dalamnya kita susun berbagai indikator, siapa mengerjakan apa, kementerian dan lembaga mana yang bertanggung jawab, hingga pemerintah daerah mana yang harus menjalankannya," katanya.
Dalam PJPK, terdapat 30 indikator pembangunan kependudukan yang pelaksanaannya membutuhkan kerja sama berbagai sektor. Dari jumlah tersebut, tujuh indikator secara khusus menjadi tanggung jawab Kemendukbangga/BKKBN sesuai tugas lembaga tersebut dalam pembangunan kependudukan dan keluarga.
Wihaji menegaskan bahwa seluruh indikator perlu diwujudkan melalui program dan kegiatan yang bisa dijalankan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Perluas Jangkauan Gizi, Menteri Wihaji Beri TPK Tugas Baru Distribusikan MBG bagi 3B
"Dari 30 indikator ini, kalau dikerjakan dampaknya luar biasa. Yang kita harapkan adalah bagaimana pembangunan kependudukan ini dapat mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ucap Wihaji.
Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. Pemerintah daerah berperan menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik wilayah masing-masing.
Melalui PJPK, pembagian tanggung jawab antara kementerian dan lembaga, perangkat daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin terarah. Dengan demikian, pelaksanaan 30 indikator dapat berlangsung terpadu dan saling menunjang.
Pembangunan kependudukan memiliki tiga fokus utama, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pengaturan persebaran dan mobilitas penduduk.
Ketiga aspek tersebut saling berhubungan untuk menjaga jumlah penduduk tetap terkendali, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan persebaran penduduk.
Melalui penerapan DBPK dan PJPK, Kemendukbangga/BKKBN ingin menjadikan pembangunan kependudukan sebagai agenda bersama seluruh pemangku kepentingan.
Kerja sama yang kuat, pembagian tanggung jawab yang terarah, serta pencapaian indikator yang terukur diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penduduk Indonesia sebagai modal pembangunan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
