Gerindra Hormati Keputusan Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Gerindra menyatakan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut dinilai mencerminkan kedewasaan dalam menjalankan demokrasi.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan keputusan itu menunjukkan bahwa kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan pribadi.

"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Sugiat di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut dia, dinamika yang berlangsung di kalangan elite merupakan hal yang lumrah. Namun, keberlangsungan program pemerintah untuk masyarakat harus tetap terjaga dan tidak boleh terganggu oleh situasi politik tersebut.

Baca Juga: MPR Sebut Jabatan Wapres Kosong Usai Gibran Mundur

Sugiat, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menegaskan Gerindra menghormati sepenuhnya keputusan politik yang diambil Gibran.

"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri," kata dia.

Dia juga menilai para tokoh politik memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses peralihan jabatan sesuai konstitusi agar berlangsung lancar tanpa menimbulkan kegaduhan yang berdampak kepada masyarakat.

Meski sebelumnya muncul dinamika di parlemen, termasuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Sugiat memastikan komunikasi antarpartai dalam koalisi tetap berjalan baik. Dia menyebut seluruh partai tetap solid di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari jalan keluar terbaik bagi negara.

Baca Juga: Usai Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

Selain itu, Gerindra mendukung proses administrasi dan mekanisme persidangan di MPR RI. Dukungan tersebut sejalan dengan penjelasan Ketua MPR Ahmad Muzani mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.

Sugiat turut mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dengan tetap berpedoman pada aturan konstitusi. MPR RI memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti.

"Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," katanya.

(Sumber: Antara)