Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di DPR (Youtube DPR RI)
Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan fakta baru terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Suyudi mengatakan, terdapat peran penting Ahrie Sonta dalam kasus tersebut.
"Oktober 2026, AS (Ahrie Sonta) diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX," ujar Suyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Baca juga: Kapolri Beberkan Rangkaian Penanganan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Suyudi menjelaskan, perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor.
"Sehingga, pada 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," ucapnya.
Baca juga: Kapolri Bakal Tindak Tegas Calo Pencari Kerja
Berdasarkan informasi yang disampaikan Suyudi, dugaan penyadapan tersebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan. "Dengan dugaan tindak pidana penyadapan atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik," kata dia.
Sementara itu, saat dugaan penyadapan berlangsung, Ahrie Sonta masih menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon). Ia diduga memerintahkan penyadapan tersebut dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
"AS selaku pelaksana tugas bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan kepada penyidik sehingga sejumlah nomor telepon disadap tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum," ucap Suyudi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
