Prancis Siaga Hadapi Gelombang Protes Baru, Polisi Dikerahkan Besar-besaran

Prancis, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di zona euro, mengalami salah satu kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir pada 17 Oktober. Peristiwa tersebut terjadi enam bulan sebelum pemilihan umum yang akan menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron.

Di hadapan anggota parlemen yang melontarkan kritik, Lecornu mengakui langkah pengamanan sebelumnya belum berjalan maksimal. Ia berjanji pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih tegas untuk mengantisipasi aksi massa berikutnya.

“Pengerahan aparat untuk Sabtu depan (24 Oktober) akan dilakukan secara besar-besaran,” ujar Lecornu, seperti dikutip dari France24, Jumat, 23 Oktober 2026.

Lecornu menuding kelompok radikal ultra-kiri telah menyusun “rencana pemberontakan” yang memicu kerusuhan. Kekacauan tersebut terjadi di tengah demonstrasi nasional yang dipicu persoalan biaya hidup.

Baca Juga: Mendagri Prancis: 2.513 Orang Ditangkap Usai Demonstrasi Besar Berujung Penjarahan

Bentrokan, penjarahan toko, hingga pembakaran fasilitas publik yang terjadi pada akhir pekan lalu membuat sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jerman, mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga negara mereka yang berada di Prancis.

Pada 19 Oktober, pemerintah memberlakukan jam malam parsial di Paris dan sejumlah kota lainnya. Lecornu juga menyampaikan bahwa pembatasan serupa akan kembali diterapkan pada 20 Oktober di wilayah yang dinilai membutuhkan langkah pengamanan tambahan.

Kepolisian Paris turut memberlakukan larangan sementara terhadap masyarakat yang membawa jeriken atau botol berisi bensin dan bahan bakar lainnya. Kebijakan itu dikeluarkan setelah massa membakar sejumlah gedung pemerintahan dan pertokoan.

Situasi keamanan di ibu kota juga diperketat pada malam hari. Sebuah helikopter terlihat berpatroli di atas Place de la Republique, salah satu titik yang menjadi pusat kerusuhan, dengan menyorotkan lampu pencari untuk memantau kepatuhan warga terhadap aturan jam malam.

“Suara helikopter pada pukul satu dini hari terasa cukup menekan,” ungkap Sylvain Courant, warga yang tinggal di kawasan Les Halles, yang juga terdampak kekerasan.

“Rasanya seperti adegan dalam film-film perang yang sering kita tonton di televisi,” ujar Courant.

Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron tengah melakukan kunjungan ke sejumlah negara Teluk. Dalam lawatan tersebut, ia berhasil mengamankan tambahan pasokan diesel yang diharapkan dapat membantu menekan harga.

Macron juga mengakui adanya kekurangan dalam penanganan demonstrasi. Pemerintah kini menghadapi tekanan akibat tingginya utang publik, kenaikan harga kebutuhan masyarakat, serta tantangan politik dari kelompok sayap kanan.

Kerusuhan pada 17 Oktober pecah setelah sekitar 500.000 orang menggelar demonstrasi di berbagai wilayah Prancis untuk memprotes mahalnya biaya hidup. Aksi tersebut menyusul demonstrasi di sekolah-sekolah yang telah berlangsung selama empat minggu.

Selain Paris, sejumlah kota lain, seperti Bordeaux di barat daya dan Nice di kawasan French Riviera, juga memberlakukan jam malam parsial pada 19 Oktober.

Di Marseille, kota pelabuhan di Prancis selatan, pembatasan aktivitas malam bagi anak di bawah umur direncanakan berlaku di beberapa distrik mulai 20 Oktober hingga setidaknya 23 Oktober. Informasi tersebut disampaikan seorang sumber yang mengetahui persoalan itu kepada AFP.

Peringatan Keras atas Kerusuhan

Ilustrasi aksi unjuk rasa di Prancis (Antara)

Aparat keamanan menangkap seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok sayap kiri radikal terkait pembakaran balai kota bersejarah di Limoges. Kerusakan bangunan tersebut kemudian menjadi salah satu simbol kekerasan selama gelombang demonstrasi.

Penanganan pemerintah terhadap kerusuhan menuai kritik dari berbagai kalangan politik. Marine Le Pen, kandidat presiden dari kelompok sayap kanan, menyebut peristiwa tersebut sebagai “peringatan keras” yang memperlihatkan adanya “krisis mendalam” dalam otoritas pemerintahan.

Pada saat bersamaan, kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah mengendalikan belanja negara turut menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, investor dilaporkan melepas surat utang Prancis karena meningkatnya keraguan terhadap pengelolaan pengeluaran pemerintah.

Pemerintah juga menghadapi tekanan untuk membantu ribuan pelaku usaha yang tokonya mengalami kerusakan atau penjarahan. Sebagai respons, pemerintah berencana menyediakan pinjaman tanpa bunga mulai 23 Oktober bagi seluruh pelaku usaha yang terdampak, disertai sejumlah bantuan lainnya.

Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan hampir 150 orang telah dipenjara, sedangkan lebih dari 800 orang lainnya telah menjalani proses persidangan. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah masyarakat bertindak sendiri di luar hukum.

“Sistem peradilan bersikap sangat tegas. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya pun kini dijebloskan ke penjara,” kata Darmanin.

Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan sejumlah demonstran mengalami luka serius. Seorang pria dilaporkan kehilangan tangannya akibat granat yang digunakan polisi. Sementara itu, seorang remaja perempuan berusia 17 tahun di Mulhouse, Prancis timur, kehilangan salah satu matanya.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez sempat menawarkan pengunduran diri pada 18 Oktober. Ia mengakui bahwa kepolisian “telah kehilangan kendali” selama kerusuhan berlangsung. Namun, Macron menolak pengunduran diri tersebut.

Negara Eropa Lainnya Perketat Pengamanan

Gelombang demonstrasi akibat kenaikan harga juga terjadi di negara-negara Eropa lainnya. Bentrokan dengan skala lebih kecil dilaporkan berlangsung di Milan, Italia, serta di Belgia pada akhir pekan lalu.

Pemerintah Italia kini mempertimbangkan langkah pengamanan yang lebih luas dan bersiap mengerahkan 500 personel militer ke Milan untuk mengantisipasi perkembangan situasi.

Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menggunakan kerusuhan di Prancis untuk kembali menyuarakan pandangan anti-imigrasi dan anti-Islam. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Partai Republik menghadapi tantangan menjelang pemilihan paruh waktu.

"Ini masalah imigrasi, dan saya sudah katakan kepada Presiden Emmanuel Macron, tutuplah perbatasan Anda," ujar Trump.

Namun, sejumlah analis menolak pandangan bahwa imigrasi menjadi penyebab kerusuhan di Prancis. Mereka menilai persoalan tersebut tidak dapat dikaitkan begitu saja dengan isu imigrasi.