Korut Murka AS Setujui Penjualan Rudal ke Korsel

Ntvnews.id, Pyongyang - Korea Utara mengecam keras rencana Amerika Serikat memasok rudal taktis kepada Korea Selatan serta mengalokasikan dana untuk program pemantauan hak asasi manusia. Pyongyang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk permusuhan Washington dan memperingatkan akan memberikan "tanggapan keras".

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah menyetujui kemungkinan penjualan rudal AIM-9X Sidewinder Block II beserta perlengkapan pendukung kepada Korea Selatan. Nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai US$125 juta.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyampaikan kecaman melalui pernyataan yang dimuat media pemerintah KCNA. Ia menilai "kita tidak dapat mengabaikan dampak buruk dari penjualan senjata AS ke Korea Selatan terhadap lingkungan keamanan regional".

Selain mempersoalkan penjualan senjata, Pyongyang juga menyoroti rencana Washington menggelontorkan dana jutaan dolar untuk berbagai program yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan penyebaran informasi di Korea Utara.

Baca Juga: 80 Persen Stok Rudal Pertahanan AS Menipis

Dilansir dari AFP, Jumat, 28 Agustus 2026, juru bicara tersebut mengatakan Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Departemen Luar Negeri AS pada pekan sebelumnya mengumumkan kompetisi terbuka bagi organisasi yang ingin mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM di Korea Utara. Program itu ditujukan untuk "menantang monopoli informasi DPRK (singkatan nama resmi Korut)."

Kementerian Luar Negeri Korea Utara kemudian mengecam "kegigihan dan rangkaian tindakan permusuhan AS". Pyongyang menyebut kebijakan terbaru Washington sebagai ancaman terhadap keamanan yang berpotensi "menciptakan ketidakstabilan dalam sistem sosial negara kita".

Korea Utara juga menegaskan sikap kerasnya terhadap kebijakan Amerika Serikat.

Korea Utara "akan memberikan tanggapan yang serius, segera, dan kuat terhadap tindakan permusuhan tersebut", kata pernyataan kementerian tersebut.

Sikap keras Pyongyang muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump mendekati Korea Utara. Trump sebelumnya mengambil sejumlah langkah untuk meredakan ketegangan, termasuk mengurangi skala latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan. Namun, pendekatan tersebut hingga kini belum memperoleh respons positif dari Pyongyang.

Hubungan kedua Korea sendiri secara teknis masih berada dalam status perang. Konflik yang berlangsung pada 1950-1953 dan diawali serangan Korea Utara tersebut berakhir melalui gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian.

Dengan demikian, ketegangan di Semenanjung Korea kembali menjadi sorotan seiring rencana peningkatan kemampuan persenjataan Korea Selatan dan kebijakan AS terkait isu hak asasi manusia di Korea Utara.