BNPB Perkuat Operasi Udara di 6 Provinsi Prioritas Karhutla

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan tengah memperkuat operasi udara untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas.

Enam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk mempercepat penanganan sekaligus mendukung operasi pemadaman yang dilakukan di darat.

"Selain penguatan satgas darat, BNPB juga melakukan penguatan penanganan karhutla melalui satgas udara di enam provinsi prioritas," ujar Berton dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Baca Juga: BNPB Deteksi 1.487 Titik Panas Karhutla di Kalimantan

Lebih lanjut, ia merinci operasi udara yang telah dilakukan BNPB di masing-masing provinsi tersebut hingga Jumat, 21 Agustus 2026.

Di Riau, BNPB mengoperasikan satu unit helikopter patroli, satu unit helikopter untuk operasi modifikasi cuaca (OMC), dan lima unit helikopter untuk operasi pemadaman udara (water bombing). Sementara itu, di Jambi, BNPB mengoperasikan satu unit helikopter patroli, satu unit helikopter untuk OMC, dan dua unit helikopter untuk water bombing.

"Selanjutnya di Sumatra Selatan, BNPB menurunkan satu unit heli untuk patroli udara, satu unit untuk operasi modifikasi cuaca (OMC), dan tujuh unit heli untuk melakukan water bombing," jelasnya.

Ia juga memerinci operasi udara BNPB di tiga provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

BNPB Perkuat Operasi Udara di Enam Provinsi Prioritas Karhutla.

Di Kalimantan Selatan, BNPB mengoperasikan satu unit helikopter patroli, satu unit untuk OMC, dan tiga unit untuk water bombing. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, BNPB mengoperasikan satu unit helikopter patroli, satu unit untuk OMC, dan empat unit untuk water bombing.

Di Kalimantan Barat, BNPB mengoperasikan dua unit helikopter patroli, satu unit untuk OMC, dan lima unit untuk water bombing.

"Pengoperasian helikopter tersebut akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sementara untuk OMC, BNPB berkolaborasi dengan BMKG untuk memantau pertumbuhan potensi awan hujan yang dapat dimanfaatkan untuk OMC," imbuhnya.

Menurut Berton, penanganan karhutla di Pulau Kalimantan masih menjadi prioritas utama pemerintah seiring munculnya sejumlah kejadian karhutla baru, khususnya di Kalimantan Timur.

Sebagai contoh, pada Rabu, 19 Agustus 2026, BNPB mencatat munculnya titik karhutla baru di Kabupaten Paser, tepatnya di Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Batu Sopang, dan Kecamatan Batu Engau. Kebakaran tersebut melanda kawasan konservasi dengan luas sekitar 25,29 hektare (ha).

BPBD Kabupaten Paser kemudian bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pemadaman melalui jalur darat serta pemantauan pascapemadaman. Api pun berhasil dipadamkan sehari kemudian.

Baca Juga: Menhut Sebut Dukungan BNPB Perkuat Penanganan Karhutla Saat El Nino

Selain di Kabupaten Paser, BNPB juga mencatat munculnya sejumlah titik karhutla baru yang cukup masif di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total luas mencapai 49,55 ha.

Untuk menangani kejadian tersebut, Berton mengatakan bahwa Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara bersama relawan dan petugas pemadam kebakaran segera menyebar ke berbagai titik yang masih dapat dijangkau untuk melakukan pemadaman darat.

Berdasarkan pemantauan visual pada Kamis, 20 Agustus 2026, sebagian besar titik karhutla di kabupaten tersebut telah berhasil dipadamkan, kecuali di Kelurahan Pendingin.

"Penanganan karhutla di Pulau Kalimantan masih menjadi prioritas utama pemerintah saat ini," jelasnya.

Berton menambahkan bahwa BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap potensi karhutla serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya karhutla.

"Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Apabila masyarakat mengetahui atau melihat kejadian kebakaran, segera melapor kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif," tutur dia.

(Sumber: BNPB)