Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan di DPD, DPR, MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. (TV Parlemen)
Ntvnews.id, Jakarta -Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh program perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara transparan serta tepat sasaran kepada masyarakat rentan. Ketegasan tersebut disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Guna memberi gambaran nyata mengenai dampak program pemerintah, Presiden membagikan kisah dua perempuan pekerja penerima manfaat yang turut hadir langsung di lokasi acara.
"Hari ini, hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," ujar Prabowo saat memperkenalkan Susanah di hadapan lebih dari 600 anggota DPR RI serta jajaran pejabat negara.
Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan di DPD, DPR, MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. (TV Parlemen) Tak berhenti di situ, Prabowo turut memperkenalkan Margarelitha Rohi, sosok tangguh asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi penerima bantuan sosial ATENSI.
"Hadir pula Ibu Margarelitha Rohi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI menjadi penopang keluarganya," kata Presiden.
Prabowo menekankan bahwa kehadiran program perlindungan sosial sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan semangat kerja keras rakyat. Sebaliknya, skema bantuan ini hadir untuk memastikan setiap tetes keringat dan perjuangan hidup warga tidak berakhir sia-sia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara memaparkan lompatan besar dalam digitalisasi penyaluran bansos, khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH). Inovasi teknologi ini terbukti memangkas birokrasi berbelit yang selama ini membebankan masyarakat kurang mampu.
Sistem baru tersebut memangkas waktu verifikasi penerima manfaat secara drastis dari yang tadinya memakan waktu 75 hingga 200 hari, kini rampung hanya dalam hitungan menit atau jam. Selain itu, biaya tak terduga yang dulu kerap menguras kantong warga saat mengurus administrasi kini berhasil dipangkas total.
Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan di DPD, DPR, MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. (TV Parlemen) "Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang, pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat dilakukan dalam waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," kata Prabowo.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
