Lisda Syamsumardian Pimpin FH Universitas Pancasila, Siap Transformasi Digital-Akreditasi Global

Ntvnews.id, Jakarta - Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H., resmi meluncurkan Roadmap Transformasi Strategis Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai arah baru pengembangan fakultas periode 2026-2028. Roadmap tersebut menitikberatkan pada penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, digitalisasi tata kelola, internasionalisasi, serta penguatan jejaring alumni guna meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global.

Peluncuran roadmap tersebut menjadi langkah awal kepemimpinan Lisda Syamsumardian dalam membawa Fakultas Hukum Universitas Pancasila menuju perguruan tinggi hukum berkelas dunia melalui penguatan akademik, riset, inovasi, serta tata kelola yang modern.

Dalam roadmap tersebut, FHUP menetapkan empat pilar utama sebagai fokus transformasi.

Pilar pertama adalah peningkatan keunggulan akademik, riset hukum, dan akreditasi internasional. Fakultas akan mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan hukum global dengan memperkuat materi Legal-Tech, Cyber Law, dan International Trade Law. Selain itu, FHUP juga menargetkan peningkatan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi internasional seperti Scopus dan Sinta 1-2 serta mempersiapkan akreditasi internasional.

Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan tata kelola fakultas berbasis digital atau Good Faculty Governance. Digitalisasi layanan akademik dan administrasi akan terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di sisi lain, fakultas juga memperkuat pengawasan lingkungan kampus berdasarkan peraturan rektor dan dekan guna menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, perkelahian, perjudian, maupun tindakan yang melanggar etika.

Pada pilar ketiga, FHUP akan meningkatkan pembinaan mahasiswa melalui dukungan anggaran berbasis kinerja bagi organisasi kemahasiswaan yang berprestasi. Mahasiswa juga akan difasilitasi mengikuti berbagai kompetisi, mulai dari moot court, debat hukum, hingga lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, pilar keempat difokuskan pada penguatan kolaborasi dengan alumni, lembaga penegak hukum, serta firma hukum nasional dan internasional. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan magang, penguatan Career Center, pelaksanaan program Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), hingga meningkatkan penyerapan lulusan di dunia kerja.

Dalam roadmap tersebut, FHUP juga menetapkan indikator kinerja strategis. Sebanyak 40 persen diarahkan pada peningkatan kualitas akademik dan riset, 30 persen untuk penguatan tata kelola, inovasi dan kampus yang aman, 15 persen untuk prestasi mahasiswa, serta 15 persen lainnya bagi pengembangan kemitraan dan peningkatan daya serap alumni.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H., menegaskan bahwa transformasi tersebut merupakan komitmen jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

“Transformasi ini bukan sekadar peningkatan skala administratif, melainkan komitmen moral dan akademis FHUP untuk melahirkan yuris dan penegak hukum berintegritas tinggi yang mampu bersaing di panggung internasional serta berkontribusi nyata bagi pembangunan hukum Indonesia,” ujar Lisda, Selasa, 4 Agustus 2026. 

Sementara itu, pengangkatan Dr. Lisda Syamsumardian sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode 2026-2028 juga mendapat apresiasi dari Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) maupun Komisariat Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode 2026–2030.

Melalui ucapan resmi, KAUP dan Komisariat menyampaikan selamat dan sukses atas amanah yang diberikan kepada alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila angkatan 1999 tersebut.

Roadmap transformasi yang diluncurkan diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jejaring internasional, memperkuat inovasi berbasis digital, serta mencetak lulusan yang memiliki integritas, profesionalisme, dan mampu menjawab tantangan perkembangan hukum di tingkat nasional maupun global.