Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, akan mulai menjalani proses persidangan pada 1 Juni 2027, demikian putusan seorang hakim AS pada Rabu, 22 Juli 2026 (Antara)
Ntvnews.id, New York City – Pengadilan Amerika Serikat menetapkan bahwa persidangan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, akan dimulai pada Selasa, 1 Juni 2027. Keputusan tersebut disampaikan oleh Hakim Alvin Hellerstein dalam sidang yang berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026.
Maduro dan Flores, yang membantah seluruh dakwaan terkait perdagangan narkoba serta kepemilikan senjata api, kembali hadir untuk ketiga kalinya di pengadilan di New York. Keduanya sebelumnya ditangkap secara paksa oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer yang dilakukan pada awal Januari tahun ini.
Sidang yang berlangsung sekitar 15 menit itu digunakan untuk menetapkan jadwal persidangan setelah adanya permintaan dari tim kuasa hukum kedua pihak.
Kuasa hukum Maduro, Barry Pollack, menyampaikan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah mengajukan keberatan terhadap dakwaan dengan alasan kekebalan kedaulatan. Menurutnya, apabila hakim menerima keberatan tersebut, maka Maduro tidak perlu melanjutkan proses hukum dalam perkara itu.
Pada Jumat, 3 Januari 2026, militer AS melancarkan operasi berskala besar di Venezuela yang berujung pada penangkapan paksa Maduro beserta istrinya. Setelah ditangkap, keduanya diterbangkan ke New York. Operasi tersebut memicu perhatian dunia internasional serta menuai kecaman dan keprihatinan dari berbagai pihak.
Baca juga: Presiden Maduro Ditahan Ketat di Penjara Brooklyn, Ditempatkan di Unit Berisiko Tinggi
Sebelumnya, dalam sidang dakwaan perdana yang digelar pada Minggu, 5 Januari 2026, Maduro telah menyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan yang diajukan pemerintah Amerika Serikat, termasuk dakwaan perdagangan narkoba.
Sejak ditangkap di Caracas, Maduro dan Cilia Flores ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn, New York.
Sementara itu, aksi unjuk rasa berlangsung di luar gedung pengadilan Manhattan pada Rabu, 22 Juli 2026, yang dijaga ketat aparat keamanan. Massa menuntut pembebasan segera Maduro serta mengecam berbagai bentuk intervensi militer Amerika Serikat di luar negeri.
Allison Gunderson, salah seorang peserta aksi asal Minneapolis, menilai pemerintah AS telah mengadili kepala negara dari sebuah negara berdaulat setelah melakukan penculikan secara ilegal.
"Tindakan ini tidak adil dan merupakan tindak kriminal," kata Gunderson.
Pandangan serupa disampaikan Tom Burke, anggota komite pemandu Jaringan Aksi Antiperang (Anti-War Action Network). Ia menyebut penangkapan, penahanan, hingga proses persidangan terhadap Presiden Venezuela bertentangan dengan hukum internasional.
"Kami akan menentangnya di setiap tahap," kata Burke.
Baca Juga: Menhan Venezuela: Mayoritas Tim Keamanan Presiden Maduro Tewas dalam Operasi AS
Burke juga mengkritik tindakan pemerintah AS.
"Pada dasarnya, AS sedang melakukan perampokan bersenjata," ujarnya. "Seluruh dunia sedang menyaksikan, dan orang-orang kini tidak lagi memercayai pemerintah AS," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, penulis politik asal Amerika Serikat, Sara Flounders, mengingatkan bahwa Rabu, 22 Juli 2026, merupakan hari ke-200 sejak Maduro ditangkap.
"Kami tidak melupakan masa-masa ini. Kami tidak melupakan kejahatan-kejahatan mereka. Kami melawan setiap tindak kejahatan tersebut, dan kami membangun solidaritas melalui semua perjuangan ini," kata Flounders, merujuk pada operasi AS di luar negeri, termasuk di Venezuela, Iran, dan Kuba.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
