Kata Pengamat Soal Usulan Tarif Mikrotrans Rp2.000

Ntvnews.id, Jakarta - Wacana penerapan tarif Mikrotrans atau JakLingko sebesar Rp2.000 yang diusulkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendapat dukungan dari pengamat transportasi. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada keberlanjutan layanan, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum secara lebih bertanggung jawab.

Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menilai, layanan Mikrotrans sudah saatnya tidak lagi sepenuhnya digratiskan. Menurutnya, pemberlakuan tarif merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih menghargai fasilitas transportasi publik yang disediakan pemerintah.

"Memang betul, Mikrotrans harus berbayar. Jadi, ada edukasi ke pengguna, jangan sampai gratisan malah mengabaikan pelayanan itu sendiri," ujar Deddy, Senin, 6 Juli 2026.

Deddy menjelaskan, ketika masyarakat membayar untuk menggunakan transportasi umum, mereka memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang lebih baik, mulai dari kenyamanan, ketepatan waktu, hingga kualitas operasional.

Sebaliknya, apabila layanan diberikan secara gratis, sebagian pengguna cenderung menganggap pelayanan tersebut sebagai sesuatu yang tidak perlu dikritisi ataupun dihargai.

"Misalnya, tarif gratis, kok, minta dilayani baik, dan lain-lain. Kalo berbayar, kita bisa menuntut pelayanan lebih baik," jelasnya.

Meski mendukung penerapan tarif, Deddy menyarankan agar pemerintah menerapkannya secara bertahap. Ia mengusulkan tarif awal sebesar Rp1.000 sebelum nantinya disesuaikan menjadi Rp2.000.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari culture shock atau keterkejutan masyarakat yang selama ini terbiasa menikmati layanan Mikrotrans secara gratis.

Jaklingko (Pemkot tangerang)

Sebelumnya, DTKJ mengusulkan agar layanan Mikrotrans TransJakarta tidak lagi digratiskan. Sebagai gantinya, angkutan pengumpan atau feeder tersebut diusulkan dikenakan tarif sebesar Rp2.000 per perjalanan.

Ketua DTKJ, Sugihardjo mengatakan usulan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem operasional yang lebih transparan, sekaligus menghasilkan data jumlah penumpang yang lebih akurat.

"Untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurut dia, kebijakan layanan gratis selama ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah penumpang yang tercatat dengan kondisi di lapangan.

Ia menjelaskan, dalam kontrak kerja sama antara TransJakarta dan operator Mikrotrans terdapat target operasional berupa jumlah kilometer perjalanan serta target jumlah penumpang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan praktik manipulasi data apabila target penumpang tidak tercapai.

Sugihardjo mencontohkan, operator bisa saja melakukan tapping kartu secara mandiri agar jumlah penumpang terlihat memenuhi target, meski kenyataannya tidak demikian.

Dengan adanya tarif Rp2.000, setiap transaksi harus dilakukan oleh penumpang yang benar-benar menggunakan layanan, sehingga data perjalanan menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.