Kemendikdasmen Masih Susun Skema Kantin Sekolah dalam Program MBG

Ia menegaskan belum ada keputusan final terkait peran kantin maupun layanan lain di sekolah.

"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," kata Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu, 5 Juli 2026.

Pemerintah juga sudah membahas arah penerima manfaat program MBG dalam rapat tingkat menteri. Hasilnya, bantuan tidak diberikan kepada semua siswa.

Baca Juga: Negara Hadir di Malaysia, KemenP2MI dan Kemendikdasmen Bersinergi Lindungi Pekerja dan Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia

"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," ujarnya.

Meski arah kebijakan sudah ditetapkan, detail pelaksanaannya masih terus disusun agar program bisa berjalan sesuai target.

"Mekanismenya bagaimana sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa kewenangan utama pelaksanaan distribusi MBG berada pada BGN. Kemendikdasmen berperan memberi masukan agar program sesuai tujuan pemerintah.

Baca Juga: Negara Hadir di Malaysia, KemenP2MI dan Kemendikdasmen Bersinergi Lindungi Pekerja dan Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia

"Semangat MBG kan oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik sehingga terbebas dari stunting," ujarnya.

Ia juga menilai penyaluran program akan lebih tepat jika difokuskan pada siswa yang benar-benar membutuhkan.

"Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani," katanya.

Di sisi lain, Kemendikdasmen menekankan bahwa MBG tidak hanya soal makanan bergizi. Program ini juga masuk dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah, termasuk dalam kebiasaan hidup sehat.

"Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG," ujarnya.

Pemerintah masih menunggu aturan teknis lanjutan dari BGN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam pelaksanaan program.

"Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG," katanya.

(Sumber: Antara)