Ketum PPP Usulkan Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 2 atau 3 Persen

Ntvnews.id, Mataram – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan menjadi dua atau tiga persen. Menurutnya, angka tersebut lebih tepat dibandingkan ketentuan saat ini yang berada di level empat persen.

Usulan itu disampaikan Mardiono sebagai respons terhadap munculnya wacana kenaikan ambang batas parlemen hingga tujuh persen dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Karena kita ingin membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel maka menurut pandangan saya harus diturunkan dari empat persen, apakah tiga persen atau dua persen," kata Mardiono kepada wartawan usai melantik Pengurus DPW PPP NTB dan DPC PPP kabupaten/kota di NTB periode 2026–2031 di Mataram, Sabtu, 5 Juli 2026.

Menurut Mardiono, ambang batas sebesar dua atau tiga persen merupakan pilihan yang paling ideal bagi PPP. Namun, ia menilai penerapan ambang batas hingga nol persen bukanlah opsi yang realistis karena berpotensi memunculkan ribuan partai politik baru.

Baca Juga: Posisi Mardiono sebagai Ketum PPP Digugat, Minta Diganti Agus Suparmanto

"Kalau nol persen nggak mungkin, karena kalau nol persen akan ada ribuan partai bermunculan. Tapi itu pun pada akhirnya rakyat yang akan menyeleksi dan PPP sudah memiliki pengalaman untuk itu," ujarnya didampingi Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari.

Meski demikian, Mardiono menegaskan bahwa PPP akan tetap siap menghadapi keputusan apa pun terkait besaran ambang batas parlemen. Ia menyebut partainya telah memiliki pengalaman panjang mengikuti berbagai sistem pemilu sejak berdiri.

"PPP itu sudah mengikuti pemilu 11 kali, sistem terbuka sudah, sistem tertutup sudah, ada parlianmentary threshold (PT) dan tidak ada PT juga sudah. Jadi, kita sebagai partai politik harus siap apapun yang diputuskan dalam kesepakatan politik baik antara pemerintah maupun yang diatur dalam perundang-undangan," tegas Mardiono.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan mengenai ambang batas parlemen harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam demokrasi. Menurutnya, demokrasi harus mampu memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh hak politik secara setara dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Baca Juga: Mardiono Ungkap Ada Tokoh Baik Fasilitasi Rekonsiliasi PPP dengan Kubu Agus Suparmanto

"Jadi, ada yang besar saja nggak boleh. Oleh karenanya, apa pun itu PPP selalu siap karena PPP sudah ikut pemilu sejak tahun 1973," katanya.

Dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu, diketahui terdapat sejumlah usulan mengenai besaran ambang batas parlemen. Partai NasDem mengajukan angka tujuh persen, sedangkan Partai Golkar mengusulkan ambang batas sebesar lima persen.

(Sumber: Antara)