Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance. ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Pemerintah Amerika Serikat menjelaskan alasan belum dipublikasikannya teks resmi nota kesepahaman (MoU) dengan Iran menjelang agenda penandatanganan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 19 Juni 2026 di Swiss.
Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan penundaan tersebut dilakukan atas permintaan dua negara mediator dalam proses negosiasi antara Washington dan Teheran, yakni Qatar dan Pakistan.
"Ada beberapa prosedur diplomatik yang sedang berjalan di sini, di mana Qatar dan Pakistan menjadi mediator dalam seluruh negosiasi ini dengan Iran, dan mereka pada dasarnya meminta kami mengatur urutan bagaimana kami menjalankan proses ini," kata Vance pada Selasa, 16 Juni 2026 dalam acara The Five Fox News, dikutip Kamis, 18 Juni 2026.
Menurut Vance, pemerintah AS sebenarnya siap merilis dokumen tersebut lebih awal. Namun, pihaknya menghormati mekanisme diplomatik yang telah disepakati bersama para mediator.
"Kami akan senang merilis perjanjian itu hari ini atau besok. Kami mungkin merilisnya paling lambat hari Jumat, tetapi pada dasarnya, dalam konteks yang lebih luas, itu tidak ada masalah," imbuh dia.
Selain faktor diplomatik, Vance menyebut jadwal upacara penandatanganan resmi yang akan digelar pada 19 Juni menjadi pertimbangan lain dalam penundaan publikasi dokumen tersebut.
Baca Juga: Trump Kecam Serangan Israel di Beirut, Minta Netanyahu Lebih Bertanggung Jawab
"Hari Jumat, tentu saja, adalah upacara penandatanganan resmi, dan mereka memulai negosiasi ini, dan saat itulah mereka meminta kami menundanya. Kami coba mempercepat prosesnya," kata dia.
Vance menggambarkan MoU tersebut sebagai kesepakatan yang relatif sederhana dan berfokus pada dua isu utama, yakni mencegah Iran memperoleh senjata nuklir serta menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.
"Jika mereka secara fundamental mengubah diri mereka sebagai sebuah negara, maka Amerika Serikat akan menang dalam situasi apa pun," ucap dia.
Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung di Burgenstock, Swiss, pada 19 Juni mendatang.
Dari pihak Iran, delegasi akan dipimpin Ketua Parlemen Iran sekaligus mantan komandan Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammed Bagher Ghalibaf. Sementara itu, pemerintah AS hingga kini belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan memimpin delegasi mereka.
Ilustrasi Amerika Serikat dan Iran. (Anadolu)
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut JD Vance akan menghadiri upacara penandatanganan tersebut. Pada awal pekan ini, Vance juga mengonfirmasi kehadirannya dan menyatakan tidak menutup kemungkinan Trump turut hadir dalam acara itu.
MoU antara AS dan Iran mencakup sejumlah poin penting, mulai dari pembukaan kembali akses di Selat Hormuz, pencabutan sejumlah sanksi terhadap Iran, hingga pengaturan terkait masa depan program nuklir Teheran.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi proses negosiasi lanjutan antara kedua negara guna mengakhiri konflik secara permanen dan mewujudkan perdamaian jangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
