Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai perangkat desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemerintahan desa. Karena itu, keterlibatan dan dukungan mereka dinilai penting untuk menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan terhadap berbagai program yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan program di lapangan, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan menghentikan program tersebut.
Yandri berharap Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dapat terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
"Kami sangat merasakan peran strategis PPDI sangat membantu program-program pemerintah yang ada selama ini," katanya di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa perangkat desa juga memiliki peran penting dalam mengawal implementasi 12 Aksi Bangun Desa yang mencakup berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ketahanan Pangan, Desa Wisata, Desa Ekspor, hingga pengembangan pemuda dan pemudi pelopor desa.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menyampaikan kabar terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang dinilai telah mengakomodasi sejumlah aspirasi yang selama ini disampaikan oleh PPDI.
Salah satu poin yang diatur dalam regulasi tersebut adalah mekanisme pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang nantinya akan langsung ditransfer ke rekening desa. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa tidak lagi terjadi.
"Besaran gajinya disamakan dengan PNS Golongan 2A dan bakal ada peningkatan pendapatan secara berkala," kata mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Selain itu, Yandri juga merespons aspirasi terbaru yang disampaikan PPDI terkait status kepegawaian perangkat desa. Menurutnya, usulan agar perangkat desa dicatat sebagai Pegawai Desa akan diperjuangkan dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan kementerian terkait.
"Selamat kepada PPDI yang berulang tahun yang ke-20, dua dekade dan selamat melaksanakan Rakernas. Hasil Rakernas nanti rekomendasinya siap kami terima dan kami perjuangkan," tandas Mendes Yandri.
Sementara itu, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPDI, organisasi tersebut menyatakan dukungannya terhadap berbagai program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dimaksud antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, dan sejumlah program strategis lainnya.
Dukungan tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria.
"Jika ada kekurangan, bukan programnya yang dihapus, tetapi tata kelolanya. Karena MBG bagi masyarakat desa itu sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah Koperasi Desa Merah Putih," kata Ketua Umum PPDI Sarjoko.
Menanggapi pernyataan tersebut, Yandri menyambut positif komitmen PPDI untuk ikut mengawal pelaksanaan program-program pemerintah yang menyasar langsung masyarakat desa.
"Terima Kasih dukungan PPDI kepada pelaksanaan program Presiden Prabowo yaitu MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Koperasi Nelayan Merah Putih," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
