Pentagon Masukkan Alibaba dan Baidu ke Daftar Perusahaan Terkait Militer China

Ntvnews.id, Jakarta - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) memasukkan perusahaan teknologi Alibaba dan Baidu ke dalam daftar perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan militer China.

Mengutip laporan Engadget pada Selasa, 10 Juni 2026, penetapan status tersebut tidak serta-merta berarti adanya sanksi langsung dari pemerintah Amerika Serikat terhadap kedua perusahaan.

Namun demikian, status itu membuat Pentagon tidak dapat melakukan kontrak langsung dengan Alibaba maupun Baidu, serta melarang penggunaan produk dan layanan mereka melalui pihak ketiga dalam kerja sama resmi.

Baca Juga: Rusia Tuding Pentagon Gunakan Starlink untuk Intervensi Urusan Negara Lain

Kebijakan tersebut diperkirakan dapat berdampak pada peluang bisnis kedua perusahaan, karena kontraktor yang bekerja sama dengan Pentagon berpotensi menghentikan penggunaan layanan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain Alibaba dan Baidu, sejumlah perusahaan semikonduktor asal China juga turut dimasukkan dalam daftar, termasuk ChangXin Memory Technologies (CXMT) dan Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC).

Daftar tersebut sebenarnya telah diperbarui pada Februari lalu, namun sempat ditarik sebelum kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing pada Mei untuk bertemu Presiden China Xi Jinping.

Di sisi lain, dua senator Amerika Serikat dari Partai Republik dan Partai Demokrat dilaporkan mendorong pemerintahan Trump untuk memperketat pembatasan terhadap sektor semikonduktor yang berkaitan dengan perusahaan China.

Baca Juga: Ketegangan AS-Israel Meningkat, Pentagon Naikkan Status Ancaman Mata-mata Israel

Mereka mengusulkan agar anak perusahaan luar negeri milik perusahaan China tidak diperbolehkan memesan chip khusus dari produsen seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Taiwan juga disebut tengah mempertimbangkan kebijakan serupa dengan Amerika Serikat, terutama terkait pembatasan ekspor teknologi. Pemerintah Taiwan dilaporkan mengkaji aturan yang akan membatasi penjualan chip kecerdasan buatan (AI) kepada pelanggan di China.

Jika kebijakan ini diterapkan, perusahaan-perusahaan China berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh chip AI berperforma tinggi yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

(Sumber: Antara)