AS Sebut Alibaba, BYD, dan Baidu Masuk Daftar Perusahaan Pendukung Militer, China Meradang

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang memasukkan sejumlah perusahaan besar asal Negeri Tirai Bambu ke dalam daftar perusahaan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengembangan militer China.

Langkah tersebut dinilai Beijing sebagai bentuk penindasan yang tidak beralasan terhadap perusahaan-perusahaan China.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan bahwa pemerintah China menolak keras kebijakan Washington yang dinilai memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan dan menggunakan berbagai daftar pembatasan untuk menekan dunia usaha China.

"China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan merumuskan berbagai jenis daftar diskriminatif untuk menargetkan bisnis Tiongkok," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 9 Juni 2026.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) baru-baru ini memperbarui daftar perusahaan yang dikategorikan sebagai "perusahaan militer China".

Dalam pembaruan terbaru tersebut, sejumlah nama besar seperti Alibaba, BYD, dan Baidu ditambahkan ke dalam daftar yang kini mencakup 188 perusahaan, meningkat dibandingkan 134 perusahaan pada tahun sebelumnya.

Ilustrasi. Logo BYD. (Foto: Istimewa)

Pentagon mendefinisikan perusahaan militer China sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer China atau perusahaan yang berkontribusi terhadap strategi "penggabungan militer-sipil", yakni upaya mengintegrasikan inovasi dan penelitian sipil dengan kebutuhan pertahanan negara.

Mulai akhir Juni 2026, Departemen Pertahanan AS dilarang melakukan kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut. Selain itu, mulai tahun 2027, Pentagon juga tidak diperbolehkan membeli produk maupun layanan dari perusahaan tersebut melalui pihak ketiga.

Baca Juga: Kebakaran Hebat Landa Diler BYD di BSD, Api Baru Padam Setelah 2 Jam

Menanggapi kebijakan itu, Beijing mendesak Washington untuk segera mengubah keputusannya dan menghentikan tindakan yang dianggap merugikan perusahaan China.

"Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya, dan menghentikan penindasan yang tidak beralasan terhadap bisnis China. Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah dan sesuai hukum," tambah Lin Jian.

Kendaraan otonom milik Apollo Go, layanan robotaxi Baidu. (Foto: Dok/Sarah Wu/Reuters)

Meski demikian, perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut masih memiliki peluang untuk mengajukan permohonan penghapusan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, perusahaan dapat dicoret dari daftar karena tidak lagi beroperasi di Amerika Serikat atau mengalami perubahan identitas perusahaan.

Selain Alibaba, BYD, dan Baidu, Pentagon juga memasukkan sejumlah perusahaan teknologi dan industri strategis lainnya. Di antaranya adalah RoboSense Technology yang bergerak di bidang sensor dan kendaraan otonom, perusahaan robot humanoid Unitree Robotics, perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, serta produsen cip memori China, CXMT dan YMTC.

Baca Juga: Diler BYD di BSD Kebakaran, Gudang Penyimpanan Diduga Jadi Sumber Api

Apple gandeng Alibaba untuk hadirkan Apple Intelligence di China (Antara)

Beberapa perusahaan teknologi besar China sebelumnya juga telah lebih dulu masuk dalam daftar tersebut, termasuk Tencent, pemilik aplikasi WeChat, serta produsen drone DJI yang telah ditetapkan sebagai perusahaan militer China pada pembaruan daftar tahun sebelumnya.

Perluasan daftar hitam tersebut terjadi di tengah upaya kedua negara memperbaiki hubungan bilateral yang sempat memburuk akibat perang dagang dan persaingan teknologi. Kebijakan terbaru Pentagon diumumkan kurang dari sebulan setelah pertemuan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertujuan meredakan ketegangan hubungan kedua negara.

Langkah Washington tersebut diperkirakan akan kembali menambah dinamika dalam hubungan ekonomi dan teknologi antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia yang selama beberapa tahun terakhir terlibat persaingan strategis di berbagai sektor.

(Sumber: Antara)