DPR AS Batasi Wewenang Pesiden dalam Konflik Iran, Trump Murka

Ntvnews.id, Washington D.C - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat resmi mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam mengambil langkah militer terhadap Iran. Melalui aturan tersebut, Trump diwajibkan memperoleh persetujuan dari Kongres sebelum mengambil keputusan terkait operasi perang melawan Teheran.

Sebelumnya, DPR AS menggelar pemungutan suara pada Rabu, 3 Juni 2026 untuk menentukan nasib resolusi tersebut. Hasilnya, mayoritas anggota DPR mendukung pembatasan kewenangan presiden dalam konflik dengan Iran.

Resolusi itu dipandang sebagai bentuk teguran keras terhadap kebijakan Trump yang dinilai telah menyeret Washington ke dalam situasi sulit akibat konflik dengan Iran. Dengan ketentuan baru tersebut, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perang melawan Iran harus terlebih dahulu mendapatkan lampu hijau dari Kongres.

Presiden Trump merespons keputusan tersebut dengan nada kesal. Ia menilai langkah DPR AS justru dapat mengganggu proses diplomasi yang tengah dijalankan pemerintahannya untuk mengakhiri konflik dengan Iran.

Baca Juga: Trump Akan Akhiri Gencatan Senjata Jika Tentara AS Tewas

Menurut Trump, pemungutan suara yang menghasilkan resolusi tersebut tidak mencerminkan sikap patriotik dan berpotensi menghambat negosiasi damai yang sedang berlangsung.

"Pemungutan suara yang sebagian besar bersifat simbolis ini terjadi tepat di tengah negosiasi terakhir saya untuk mengakhiri perang dengan Republik Islam Iran," tulis Trump di platform media sosialnya.

"Siapa yang akan melakukan hal yang tidak patriotik ini. Mereka tahu di mana posisi negosiasinya," imbuhnya.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, turut menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai ketegangan antara dirinya dan Trump.

Arsip foto Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. /ANTARA/Anadolu/pri. (Antara)

Netanyahu memilih meredam isu tersebut dan tidak membesar-besarkan pemberitaan yang menyebut dirinya terlibat adu argumen dengan Presiden AS.

Sebelumnya, kedua pemimpin dilaporkan sempat terlibat perdebatan melalui sambungan telepon. Trump disebut kehilangan kesabaran karena Netanyahu tidak bersedia menghentikan operasi militer Israel di Lebanon dan bahkan mempertimbangkan peningkatan serangan.

Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa hubungan dengan Trump tetap baik dan keduanya masih memiliki banyak kesamaan pandangan terkait isu keamanan kawasan.

Keputusan DPR AS untuk membatasi kewenangan presiden dalam konflik Iran diperkirakan akan menjadi salah satu isu politik utama di Washington dalam beberapa waktu ke depan, terutama di tengah upaya pemerintahan Trump menegosiasikan penyelesaian konflik dengan Teheran.