Ilustrasi demo (Istimewa)
Ntvnews.id, Sucre - Krisis politik yang melanda Bolivia semakin memanas setelah sejumlah menteri dalam pemerintahan Presiden Rodrigo Paz mengundurkan diri pada Selasa, 2 Juni 2026 waktu setempat. Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah aksi demonstrasi yang telah berlangsung selama beberapa pekan dan menuntut Presiden Paz melepaskan jabatannya.
Dilansir dari AFP, Kamis, 4 Juni 2026, berdasarkan laporan sejumlah media lokal Bolivia, Menteri Pertahanan Marcelo Salinas dan Menteri Pendidikan Beatriz Garcia mengajukan pengunduran diri pada hari yang sama.
Kepergian Salinas dari kabinet dikonfirmasi oleh seorang pejabat Kementerian Pertahanan Bolivia.
"Iya, informasi ini telah dikonfirmasi," kata pejabat yang meminta agar identitasnya dirahasiakan tersebut.
Menurut laporan media setempat, posisi Salinas kemudian diisi oleh Ernesto Justiniano, yang sebelumnya dikenal sebagai pejabat muda yang menangani pemberantasan narkotika di negara tersebut.
Sementara itu, pengunduran diri Beatriz Garcia juga telah dibenarkan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan Bolivia.
Mundurnya dua menteri tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam krisis politik yang kian membebani pemerintahan Rodrigo Paz. Gelombang protes yang berlangsung di berbagai wilayah telah mengganggu aktivitas di sejumlah kota besar dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah.
Para demonstran yang terdiri dari pekerja, petani, dan guru mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi krisis ekonomi yang disebut sebagai yang terburuk dalam empat dekade terakhir.
Presiden Paz, yang mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebelumnya telah memperingatkan bahwa negaranya berada di "titik kritis". Meski demikian, pemerintah belum menutup kemungkinan untuk memberlakukan keadaan darurat dan melibatkan militer guna mengendalikan situasi.
Data resmi pemerintah menunjukkan sekitar 100 titik blokade jalan terjadi di berbagai daerah Bolivia. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan dua minggu sebelumnya.
Baca Juga: Lapas Bollangi Diserbu Demonstran Bersenjata Badik dan Busur Panah, Fasilitas Rusak
Aksi blokade itu menyebabkan gangguan distribusi kebutuhan pokok, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, terutama di wilayah La Paz yang menjadi pusat pemerintahan, serta kota El Alto dan sejumlah daerah lainnya.
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok yang semakin membebani masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menuduh para demonstran berusaha "mengubah tatanan demokrasi". Pemerintah juga menyebut mantan presiden Bolivia, Evo Morales, sebagai sosok yang berada di balik gelombang aksi protes yang berlangsung.
Morales, yang memimpin Bolivia pada periode 2006 hingga 2019, saat ini dilaporkan berada dalam persembunyian karena menghadapi tuduhan perdagangan remaja perempuan yang disebut memiliki anak darinya.
Dalam wawancara dengan AFP, Morales menilai kemarahan publik dipicu oleh kebijakan Presiden Paz yang dianggap terlalu dekat dengan Washington.
"Saya sangat yakin pemberontakan ini menentang model neo-liberal dan negara neo-kolonial," sebutnya.
Ia juga menuduh pemerintahan Paz menjalankan "pemerintahan yang sepenuhnya tunduk" kepada AS.
Dengan meningkatnya tekanan politik, memburuknya kondisi ekonomi, dan gelombang demonstrasi yang terus meluas, Bolivia kini menghadapi salah satu tantangan politik paling serius dalam beberapa tahun terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
