Ilustrasi - Pentagon atau Gedung Departemen Perang Amerika Serikat. ANTARA/Xinhua/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat, John Phelan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana diumumkan Pentagon pada Rabu.
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyampaikan melalui media sosial bahwa pengunduran diri Phelan "segera berlaku efektif".
Dilanisir dari Reuters, Jumat, 24 April 2026, Posisi tersebut, yang mayoritas bersifat administratif, untuk sementara akan diisi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Hung Cao.
Phelan menjadi salah satu pejabat tinggi militer terbaru yang mengundurkan diri dalam beberapa bulan terakhir. Keputusan ini terjadi di tengah konflik AS-Israel dengan Iran serta berlanjutnya blokade AS di Selat Hormuz.
Hingga kini, otoritas Angkatan Laut AS belum mengungkap alasan resmi di balik pengunduran diri tersebut. Namun, sejumlah laporan media AS yang belum terverifikasi menyebut adanya ketegangan internal terkait isu pembangunan kapal sebagai faktor pemicunya.
"Atas nama Menteri Perang dan Wakil Menteri Perang, kami berterima kasih kepada Phelan atas pengabdiannya kepada Departemen dan Angkatan Laut AS," tulis Sean Parnell. "Kami mendoakan yang terbaik bagi masa depannya."
Baca Juga: Pentagon Konfirmasi Insiden Jet F-35 Usai Operasi Tempur di Wilayah Iran
Pengumuman ini muncul tak lama setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth meminta Kepala Staf Angkatan Darat Randy George untuk mengundurkan diri. Selain itu, dua pejabat lain yakni David Hodne dan William Green juga telah dicopot dari jabatannya.
Sejak menjabat di Pentagon, Hegseth disebut telah memberhentikan lebih dari selusin perwira militer senior, termasuk Kepala Operasi Angkatan Laut dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara.
Sejumlah sumber menyebut Phelan kehilangan jabatannya setelah berselisih dengan Hegseth terkait implementasi program pembangunan kapal yang diusung Presiden Donald Trump.
Secara umum, posisi Menteri Angkatan Laut berfokus pada urusan administratif seperti perumusan kebijakan, perekrutan, pelatihan, serta penyediaan perlengkapan bagi Angkatan Laut. Jabatan ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan logistik, termasuk pembangunan serta pemeliharaan kapal dan fasilitas militer.
Logo Pentagon, markas pertahanan Amerika Serikat ((Antara))
Phelan sendiri merupakan warga sipil yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang militer. Ia dilantik sebagai Menteri Angkatan Laut pada Maret 2025 setelah dinominasikan oleh Trump pada 2024. Sebagai pengusaha, Phelan dikenal sebagai salah satu donatur besar kampanye Trump.
Keduanya sempat tampil bersama di Mar-a-Lago pada Desember 2025 saat Trump mengumumkan rencana pengadaan armada kapal perang baru bertajuk “Golden Fleet”.
Mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS, Andrew Peek, menilai penggantian ini tidak lepas dari faktor politik.
"Pada akhirnya, seseorang akan dijadikan kambing hitam atas kurangnya kemajuan. Saya kira itu sekitar 30% alasannya," ujarnya.
"Sisanya 70%pengganti Phelan sangat dikenal oleh basis pendukung MAGA. Saya kira ini sekadar penggantian dengan seseorang yang lebih disukai dan dipercaya presiden," tambahnya.
Sosok pengganti, Hung Cao, merupakan veteran Angkatan Laut dengan pengalaman 25 tahun dan telah menjabat sebagai Wakil Menteri Angkatan Laut sejak Oktober 2025. Ia juga sempat maju sebagai kandidat Senat AS di Virginia pada 2024 dengan dukungan Trump, namun kalah dari senator petahana Tim Kaine.
Baca Juga: Hasrat Trump Dorong Pentagon Ganti Nama Jadi Departemen Perang
Dalam salah satu debat, Cao sempat mengkritik kebijakan keberagaman di militer dan menegaskan pandangannya terkait perekrutan.
"Yang kita butuhkan adalah laki-laki alfa dan perempuan alfa yang rela mengorbankan diri, memakannya, lalu meminta tambah. Itulah pemuda-pemudi yang akan memenangkan perang," menurut laporan Associated Press.
Pergantian kepemimpinan ini terjadi saat ketegangan di Selat Hormuz masih berlangsung, jalur vital perdagangan global yang menjadi pemasok utama minyak dunia. Iran bahkan mengklaim telah menyita dua kapal di wilayah tersebut.
Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut Presiden puas dengan blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran dan menilai posisi Iran saat ini “sangat lemah”.
Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz “tidak mungkin” dilakukan karena adanya pelanggaran gencatan senjata oleh AS dan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
