Ilustrasi - Rudal Iran. ANTARA/Anadolu/py. (Antara)
Ntvnews.id, Taheran - Dewan Keamanan Nasional Iran menyetujui kebijakan baru berupa pemberian akses internet berbayar kepada kelompok tertentu, meski dengan pembatasan penggunaan harian untuk situs asing dan lalu lintas data internasional.
Kebijakan itu muncul setelah layanan internet di Iran diputus sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap negara tersebut pada 28 Februari lalu.
Layanan yang disebut “Internet Pro” itu bukan peningkatan kualitas jaringan, melainkan akses khusus yang memungkinkan pengguna melewati sistem pemblokiran internet pemerintah.
Menurut jurnalis dan peneliti internet Solmaz Eikder, sejumlah platform besar seperti Instagram, X, dan YouTube yang telah lama diblokir di Iran masih sulit diakses, bahkan oleh sebagian pengguna “Internet Pro”, tanpa bantuan Virtual Private Network (VPN).
Eikder diketahui tinggal di pengasingan di Eropa selama lima tahun terakhir dan bekerja untuk Filterwatch atau Filterbaan, organisasi hak digital Iran yang memantau sensor internet, represi digital, dan pengawasan daring di negara tersebut.
Pemutusan internet yang berlangsung lebih dari 80 hari ini disebut sebagai yang terpanjang dalam sejarah Iran.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Transparansi Aturan Ekspor Baru ke Pelaku Usaha Jelang Implementasi 1 Juni
Selama bertahun-tahun, aparat keamanan Iran memang kerap menggunakan pemutusan internet untuk menghambat komunikasi masyarakat dan membatasi hubungan warga dengan dunia luar. Langkah serupa terakhir kali dilakukan saat gelombang protes nasional pada Januari lalu yang kemudian dibubarkan secara represif oleh pemerintah.
Akibat kondisi itu, jutaan warga kembali kehilangan akses terhadap ekonomi digital dan komunikasi daring.
Juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani mengatakan “Internet Pro” ditujukan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan komunikasi bisnis selama masa krisis.
"Internet Pro" dimaksudkan untuk "mencegah gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan memastikan komunikasi bisnis tetap berjalan di masa krisis."
Layanan tersebut diberikan kepada kelompok profesional tertentu seperti anggota kamar dagang, startup, perusahaan teknologi, dan pelaku ritel. Mereka memperoleh paket awal sebesar 50 gigabita data dengan biaya sekitar 11 dolar AS atau setara Rp195 ribu.
Ilustrasi - Bendera Iran. (ANTARA/Anadolu/py.) (Antara)
"Itu jumlah uang yang besar di Iran," kata Eikder.
Ia menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat Iran semakin berat sejak perang berlangsung. Inflasi disebut melampaui 50 persen, sementara nilai mata uang rial terus merosot sehingga harga kebutuhan pokok melonjak tajam.
Selain kerusakan fasilitas industri dan hilangnya lapangan pekerjaan, jutaan warga juga kehilangan sumber penghasilan akibat pembatasan internet.
"Banyak perempuan dari kota-kota kecil dan desa menjual produk seperti buah kering, pakaian buatan tangan, atau makanan secara online," kata Eikder. "Pendapatan ini memainkan peran penting bagi keluarga mereka, tetapi kesempatan itu kini telah hilang."
Kebijakan “Internet Pro” menuai kritik luas di Iran. Surat kabar Shargh dan sejumlah media lain menilai kebijakan tersebut mengubah akses komunikasi dan informasi dari hak publik menjadi sebuah privilese.
Baca Juga: MA Tolak PK Terpidana Korupsi Selter Tsunami Lombok Utara, Hukuman Tetap Berlaku
Kelompok seperti perempuan pencari nafkah keluarga yang sebelumnya bergantung pada penghasilan daring, serta mahasiswa, disebut tidak termasuk dalam kategori penerima akses “Internet Pro”.
Seorang mahasiswa teknik berusia 19 tahun yang diwawancarai DW secara anonim mengaku masih mengandalkan VPN dari pasar gelap untuk mengakses internet. Namun, banyak rekannya kini tidak lagi mampu membeli layanan tersebut.
"Menjadi sangat sulit bagi masyarakat Iran untuk mengakses berita independen dan informasi yang dapat dipercaya," kata Oliver Linow.
"Sejak saat itu, kami menyediakan alat untuk menembus sensor agar masyarakat di negara tersebut tetap dapat mengakses jurnalisme independen. Namun, alat-alat ini sering kali tidak lagi efektif saat terjadi pemadaman internet hampir total," tambah Linow.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam beberapa pekan terakhir berjanji layanan internet akan segera dipulihkan.
Di Iran, sejumlah lembaga seperti Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Tertinggi Dunia Siber terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait kontrol digital.
Media Sharq melaporkan pemerintah juga telah membentuk tim manajemen krisis baru yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Reza Aref untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dalam kebijakan internet nasional.
Namun hingga kini, fungsi dan kewenangan tim tersebut masih belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
