Bolivia dan Kolombia Saling Usir Duta Besar

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Bolivia dan Kolombia saling mengusir duta besar (dubes) masing-masing pada Rabu, 21 Mei 2026, menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik akibat gelombang demonstrasi anti-pemerintah di Bolivia.

Bolivia lebih dulu mengambil langkah dengan mengusir Dubes Kolombia Elizabeth Garcia, setelah menilai Presiden Kolombia Gustavo Petro telah ikut mencampuri urusan domestik negara tersebut.

Dilansir dari AFP, Jumat, 22 Mei 2026, bahwa Petro sebelumnya menyebut aksi demonstrasi di Bolivia sebagai "pemberontakan rakyat" terhadap "kesombongan geopolitik".

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bolivia menyatakan bahwa langkah pengusiran itu diambil demi menjaga prinsip kedaulatan dan non-intervensi antarnegara.

"Langkah ini diambil untuk menjaga prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan saling menghormati antarnegara," bunyi pernyataan pemerintah Bolivia.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, Kementan Jaga Pasokan Bawang Merah Nasional

Bolivia juga menegaskan keputusan tersebut sejalan dengan hukum internasional dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Meski demikian, pemerintah Bolivia menekankan bahwa pengusiran tersebut tidak serta-merta memutus hubungan diplomatik kedua negara, seperti dikutip dari Reuters.

Tak lama setelah itu, Kolombia melakukan langkah balasan dengan mengusir Dubes Bolivia untuk Bogota, Ariel Percy Molina Pimentel.

"Sebagai bentuk resiprokal, diumumkan pengakhiran tugas Ariel Percy Molina Pimentel," kata Kemlu Kolombia, dilansir AFP.

Gelombang demonstrasi di Bolivia telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, melibatkan petani, buruh, hingga penambang.

Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan ekonomi Presiden Bolivia Rodrigo Paz, yang baru menjabat setelah memenangkan pemilu tahun lalu.

Paz mengakhiri dua dekade pemerintahan sosialis yang sebelumnya dipimpin oleh mantan presiden Evo Morales.

Untuk mengatasi krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade, pemerintah Paz mencabut subsidi bahan bakar yang selama ini berlaku.

Namun kebijakan itu justru memicu kemarahan publik dan gelombang demonstrasi besar di berbagai kota, termasuk ibu kota La Paz.

Pemerintah Paz menuduh aksi protes tersebut sebagai bagian dari upaya kudeta yang didukung Morales.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) juga menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Paz dan turut menyinggung dugaan upaya kudeta tersebut.