Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima kunjungan Director of Public Policy Meta for Southeast & South Asia Rafael Frankel beserta timnya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Kamis 12 Maret 2026. (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Petinggi perusahaan teknologi Meta menemui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagai tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah terkait rendahnya kepatuhan perusahaan tersebut dalam menangani konten negatif di Indonesia.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.
Dalam kesempatan itu, Meutya menerima Director of Public Policy Meta for Southeast & South Asia Rafael Frankel bersama timnya.
Baca Juga: Sidak Kantor Meta, Menkomdigi Meutya Hafid Ultimatum Soal Disinformasi dan Judi Online
“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia," kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta yang dikonfirmasi, Jumat 13 Maret 2026.
Menurut Meutya, salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah peran platform digital dalam mewujudkan ruang digital yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak.
"Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” ujar Meutya.
Baca Juga: Kemkomdigi Selidiki Dugaan Kebocoran Data Pelamar Rekrutmen PJLP
Sebelumnya, pada Rabu 4 Maret 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama sejumlah instansi pemerintah melakukan sidak ke kantor perusahaan teknologi Meta di Jakarta Selatan untuk meminta komitmen perusahaan dalam mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
Meutya menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil setelah pemerintah sebelumnya melakukan komunikasi dengan pihak Meta, baik secara formal maupun persuasif.
Namun karena dinilai belum menunjukkan kepatuhan yang memadai, pemerintah akhirnya mendatangi langsung kantor pengelola platform media sosial Facebook dan Instagram tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
