Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa investasi perlu tumbuh 7 persen pada 2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa investasi perlu tumbuh 7 persen pada 2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Bendahara Negara itu mengajak dunia usaha memperkuat investasi melalui sinergi dengan pemerintah dan Danantara.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 30 Oktober 2026.
Menkeu menjelaskan, belanja APBN berkontribusi sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha, dan ekspor menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian.
Oleh karena itu, peningkatan investasi membutuhkan peran aktif sektor swasta, termasuk para pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN.
Baca juga: Menkeu soal Nasib Obligasi Jakarta, Singgung Risiko Bunga Tinggi
“Karena itu, investasi memang harus tumbuh 7 persen tahun depan. Bapak dan Ibu para anggota KADIN memegang peranan penting untuk menumbuhkan investasi ini, karena investasi itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Menkeu.
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung aktivitas ekonomi, menjaga daya beli dan melindungi masyarakat, serta membangun kepercayaan.
Peran tersebut dijalankan melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberian insentif fiskal.
Selain APBN, Danantara berperan sebagai katalis investasi untuk memobilisasi modal strategis dan mendorong keterlibatan sektor swasta.
Menkeu memandang kebijakan fiskal melalui APBN dan kebijakan investasi negara melalui Danantara sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam menciptakan fondasi dan peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan investasi.
Menkeu juga menyoroti peran penting UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM mencakup sekitar 99 persen dari unit usaha di Indonesia, berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB, serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
Untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM, pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai instrumen, antara lain bantuan produktif, insentif pajak, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, dan penjaminan ekspor.
Agar peluang investasi dapat dimanfaatkan secara optimal, Menkeu menekankan pentingnya ekosistem usaha yang kondusif.
Hal ini mencakup terjaganya pasar domestik dan daya beli masyarakat, ketersediaan likuiditas dan modal kerja, biaya pendanaan yang kompetitif, serta kemudahan dan kepastian berusaha.
Baca juga: Rupiah Berpotensi Tembus Rp19.000 per Dolar AS Akhir Tahun, Pengamat: Menkeu Senyum-Senyum Pusing
Konsistensi kebijakan dan keselarasan regulasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan mengambil keputusan investasi.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan terus menjaga APBN sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan menjaga kepercayaan.
Fondasi dan peluang yang dibangun melalui kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat diterjemahkan oleh Danantara dan dunia usaha menjadi investasi, produksi, lapangan kerja, serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Danantara dan dunia usaha, yaitu Ibu dan Bapak sekalian akan menerjemahkannya menjadi investasi, menjadi produksi, menjadi lapangan kerja dan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inilah sinergi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan serta menjaga stabilitas ekonomi,” pungkas Menkeu.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
