Bos DJP: 9 Juta Wajib Pajak Punya Akun Coretax Tapi Belum Lapor SPT

Ntvnews.id, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 6 juta lebih wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan angka tersebut tercatat hingga Kamis 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB.

"Hari ini per jam 8 pagi itu sudah ada sekitar 6.007.000 wajib pajak yang sudah melaporkan (SPT) melalui Coretax," ucap Bimo di Jakarta, Kamis 5 Maret 2026.

Meski demikian, DJP masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak lainnya yang telah memiliki akun Coretax namun belum menyampaikan laporan SPT tahunan mereka.

Baca juga: TASPEN Salurkan THR 2026 Untuk 3,2 Juta Lebih Penerima Pensiun Mulai 5 Maret

"Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," lanjutnya.

Menurut Bimo, tren pelaporan SPT rata-rata mencapai sekitar 250 ribu wajib pajak per hari.

Namun angka tersebut dinilai belum mencapai puncaknya. 

DJP mencatat rekor pelaporan tertinggi dalam sebulan terakhir mencapai 370 ribu laporan dalam satu hari.

"Aktivitas per hari sudah menunjukkan rata-rata 250 ribu wajib pajak yang melaporkan pajaknya per hari. Memang ini mungkin belum peak. Peak yang kami catat di sebulan terakhir ini ada 370 ribu dalam satu hari," bebernya. 

Ia menambahkan, aktivitas pelaporan juga tetap terjadi pada akhir pekan. 

"Weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190 ribu, minggunya ada 60 ribu wajib pajak," ungkap Bimo.

Baca juga: DJP Buka Suara Soal THR Dipotong Pajak: Agar Beban Tak Menumpuk di Akhir Tahun

Dalam hal ini, DJP terus membuka berbagai kanal pelayanan serta melakukan pengingat melalui berbagai cara, termasuk pengiriman email blast kepada wajib pajak.

Selain itu, Selain itu, DJP juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui relawan pajak untuk negeri, bekerja sama kami dengan kantor pajak di seluruh Indonesia. 

Bimo pun mengimbau masyarakat yang belum melaporkan SPT agar segera menyelesaikan kewajiban tersebut, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Mudah-mudahan supaya lebarannya betul-betul kembali fitri, itu perpajakannya juga segera dilaporkan saja, karena nanti daripada lebarannya kurang ikhlas. Jadi sudah ikhlas ketika sudah lepas kewajibannya," tandasnya.