Nurdin Tampubolon: Hilirisasi Minerba Bisa Jadi Kunci Kemandirian Ekonomi Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Komisaris NT Corp, Nurdin Tampubolon, menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong hilirisasi sektor pertambangan dan energi (minerba). Menurutnya, potensi pendapatan negara dari hilirisasi hasil tambang sangat besar, bahkan bisa menutupi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Dalam wawancara di ajang Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 yang digelar Rabu, 15 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Nurdin menilai acara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pengusaha, pemerintah daerah, dan pusat.

“Ini adalah salah satu event yang menurut saya baik untuk kita tindaklanjuti di mana kalau kita lihat tadi bagaimana antusias dari para pengusaha dan pemerintah daerah yang turut hadir, mencapai sekitar 6 ribu orang,” ujarnya.

Nurdin menyoroti bahwa peningkatan produktivitas di sektor minerba merupakan kunci untuk menambah pendapatan negara dan mendukung program hilirisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Targetnya adalah yang saya lihat untuk mendukung program Prabowo Subianto di bidang hilirisasi dan bagaimana meningkatkan pendapatan negara dan juga mengurangi ketergantungan daripada pengelolaan minerba kita itu ke luar. Jadi kemampuan dari para domestik kita perlu ditingkatkan lagi,” kata Nurdin.

Ia mengungkapkan bahwa potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba bisa mencapai sekitar Rp600 triliun. Menurutnya, angka tersebut bisa meningkat tajam jika Indonesia berhasil mengolah hasil tambang hingga produk akhir di dalam negeri.

“Apalagi kalau hilirisasinya benar-benar terjadi sampai dengan end product-nya di Indonesia ini peningkatannya itu dari segi dari nikel aja, belum dari produk-produk lain seperti bauksit, timah dan lain sebagainya, mungkin sudah cukup pendapatan negara dari situ saja menutup APBN setiap tahun,” tegasnya.

Namun, Nurdin mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, melainkan juga dukungan konkret terhadap pelaku usaha nasional. Ia menilai, pemerintah perlu berpihak pada pengembangan kemampuan lokal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga penguasa teknologi.

“Kalau kita mau serius melakukan hilirisasi yang benar, pemerintah harus melakukan pengaturan atau dukungan kepada pengusaha-pengusaha nasional yang serius melakukan hilirisasi tersebut. Jadi teknologinya itu kita bisa berbarengan sementara dengan yang punya teknologi atau kolaborasi dengan mereka. Tapi pada akhirnya kita harus memiliki teknologi sendiri,” jelasnya.

Nurdin juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia usaha, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memastikan transfer teknologi dan kemandirian industri.

“Kalau pemerintah berpihak pada pengembangan kemampuan lokal, dalam hal ini adalah para praktisi dan juga akademisi dan juga para pengambil kebijakan di parlemen dalam mendukung hilirisasi ini, Indonesia pasti akan sangat sangat makmur kalau kita bisa menghilirisasi semua hasil-hasil tambang kita,” ujar Nurdin optimis.