Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam acara Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha KTH Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (10/9/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menilai pengelolaan perhutanan sosial secara optimal dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan hutan.
“Diharapkan perhutanan sosial dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja, sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan,” kata Menhut Raja dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, perhutanan sosial yang dikelola masyarakat ke depan diharapkan bisa memperoleh dukungan akses permodalan dari sektor perbankan, agar kualitas produk yang dihasilkan dapat meningkat.
Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ia juga menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan nasional.
Baca Juga: Menhut Targetkan Penyaluran 17 Juta Bibit Pohon Gratis hingga Akhir 2025
“Perhutanan sosial, selain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan, juga merupakan salah satu program strategis dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan atau swasembada pangan nasional, serta energi baru terbarukan,” ujar Raja Juli Antoni.
Menurut Menhut, hingga saat ini tercatat 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Jumlah itu terdiri atas 120 KUPS kategori platinum, 1.350 KUPS kategori gold, 5.749 KUPS kategori silver, dan 8.550 KUPS kategori blue.
Baca Juga: Kemenhut Amankan Pelaku Utama Perburuan Liar di Taman Nasional Gunung Merbabu
Raja juga menjelaskan, sepanjang Januari hingga September 2025, pemerintah telah menyerahkan 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada sekitar 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK), dengan total luasan mencapai 8,4 juta hektare di berbagai wilayah Indonesia.
“Penyerahan 11.065 SK Perhutanan Sosial dengan luasan 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi,” kata Menhut pula.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
