Menaker Bicara soal Penghitungan UMP 2027

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa mekanisme penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli ketika dimintai keterangan mengenai perkembangan penetapan UMP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penggunaan formula penghitungan upah minimum yang sama seperti tahun sebelumnya, Yassierli mengarahkan masyarakat untuk melihat ketentuan dalam undang-undang terbaru.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.

Baca Juga: Menaker: Data Penerima BSU Kuartal IV 2026 Masih dalam Tahap Verifikasi

Mengacu pada Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, penetapan upah minimum dapat dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Formula tersebut mencakup tiga komponen utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu. Nilai indeks tertentu ditetapkan dalam kisaran 0,5 sampai dengan 1.

Pasal 139 ayat (4) juga menyebutkan bahwa besaran upah minimum ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi di antara hasil penghitungan menggunakan formula upah minimum dan nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah.

Sementara itu, Pasal 138 menjelaskan bahwa penetapan upah minimum perlu memperhatikan sejumlah aspek, meliputi kebutuhan hidup layak, kondisi perekonomian, serta situasi ketenagakerjaan.

Baca Juga: Kemnaker Terbitkan Permenaker Tentang BSU 2026

Untuk memperoleh data kebutuhan hidup layak, lembaga pemerintah yang menangani urusan statistik akan melakukan survei di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasilnya kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan dewan pengupahan daerah dalam memberikan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Adapun aturan teknis mengenai tata cara penghitungan upah minimum selanjutnya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 139 ayat (5) UU tersebut.

(Sumber: Antara)