Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga 31 Desember 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Saat ini, harga Biosolar bersubsidi tetap dipatok Rp6.800 per liter. Adapun Pertalite yang mendapat kompensasi dari pemerintah masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta dirinya menyusun kebijakan energi yang tidak semakin membebani masyarakat penerima subsidi.
Dengan demikian, perubahan harga energi di pasar global diharapkan tidak berdampak langsung terhadap kelompok masyarakat tersebut.
“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil dalam keteranganya di Ambon, Sabtu, 7 November 2026.
Baca Juga: Pastikan Kebutuhan Energi Masyarakat Terjaga, Pertamina Perkuat Pasokan dan Distribusi BBM
Selain menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Ia menilai keterjangkauan energi perlu dijaga di tengah ketidakpastian geopolitik agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar.
Ia mengungkapkan bahwa tekanan biaya energi masih cukup besar. Bahlil menyebut harga normal minyak telah melampaui Rp20.000 per liter, meskipun tidak menjelaskan secara terperinci jenis produk yang dijadikan acuan.
Di sisi lain, perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang semakin lebar berpotensi mendorong peralihan konsumsi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap BBM yang mendapat dukungan pemerintah.
Peningkatan kebutuhan bahan bakar juga berpotensi menimbulkan tekanan pada distribusi apabila pasokan tidak disesuaikan. Dampaknya dapat terlihat dari antrean kendaraan di SPBU hingga bertambahnya waktu pengisian.
Mengantisipasi hal tersebut, Bahlil meminta agar pasokan BBM ditingkatkan dan armada distribusi diperkuat. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas, ia juga menyoroti perlunya pengawasan penyaluran agar ketersediaan bahan bakar tetap terjaga.
Baca Juga: Tiga Langkah Strategis Pertamina Jaga Ketersediaan BBM: Tambah Pasokan hingga Jam Operasional SPBU
Pemerintah turut memastikan BBM bersubsidi dan BBM yang mendapat kompensasi disalurkan sesuai ketentuan penerima serta batas volume yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan energi tepat sasaran.
Selain menjaga pasokan BBM, Bahlil meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota minyak tanah untuk wilayah Maluku.
Langkah tersebut disiapkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta mengantisipasi peningkatan konsumsi saat memasuki bulan puasa.
Permintaan penambahan kuota itu juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan ketersediaan minyak tanah di sejumlah daerah di Maluku. Namun, pemerintah belum menyampaikan besaran tambahan pasokan yang akan diberikan.
Bahlil menegaskan bahwa upaya mempertahankan harga BBM perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi dan kecukupan stok. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian harga, tetapi juga kemudahan dalam mendapatkan bahan bakar.
Penguatan pasokan di wilayah dengan permintaan tinggi serta pengawasan penyaluran menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pelaksanaan kebijakan tersebut hingga penghujung 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
