Bahlil Ungkap Progres Proyek Storage Minyak Nasional

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan perkembangan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak atau storage nasional.

Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas cadangan minyak hingga mendekati standar internasional, yakni untuk memenuhi kebutuhan selama 90 hari.

Bahlil mengatakan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan fasilitas penyimpanan minyak tersebut telah selesai. Tahap berikutnya, pemerintah akan mulai memeriksa sejumlah calon lokasi pada akhir 2026 dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

"EFS-nya sudah selesai. Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya," kata Bahlil usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Baca Juga: Bahlil Temui Prabowo di Istana, Bahas Sektor Energi dan Hilirisasi

Ia menjelaskan, pemilihan lokasi pembangunan storage tidak hanya didasarkan pada kebutuhan kapasitas penyimpanan energi. Pemerintah juga akan memperhitungkan potensi bencana serta tingkat keamanan wilayah yang menjadi calon lokasi proyek.

Menurut Bahlil, aspek keselamatan menjadi pertimbangan penting agar fasilitas penyimpanan minyak tidak dibangun di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," ujarnya.

Bahlil menuturkan, pembangunan fasilitas tersebut diarahkan untuk meningkatkan cadangan energi nasional hingga mendekati standar minimum internasional yang setara dengan kebutuhan selama tiga bulan atau 90 hari.

"Standar minimum dunia itu kan di tiga bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," kata Bahlil.

Sebelumnya, pemerintah telah merencanakan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di dalam negeri. Infrastruktur tersebut disiapkan agar pasokan minyak hasil impor dapat langsung dikirim ke Indonesia tanpa harus transit terlebih dahulu di negara lain.

Bahlil menjelaskan, proyek pembangunan storage akan melibatkan badan layanan umum (BLU) bersama sejumlah perusahaan yang telah menjalin kerja sama. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Indonesia Belum Bisa Ekspor Listrik

"Crude [minyak mentah] kita juga nanti kita akan membangun storage di sini. Nanti BLU dengan beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerja sama akan membangun storage. Supaya kalau kita impor crude [minyak mentah], tidak lagi mampir negara A, negara B, negara C, langsung ke Indonesia," ujar Bahlil.

Rencana pembangunan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Melalui regulasi itu, pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG dilakukan oleh BLU melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government to government (G2G), serta pemerintah dengan badan usaha atau government to business (G2B).

Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan energi nasional. Persiapan itu mencakup skenario terburuk apabila situasi geopolitik global semakin tidak menentu.

Saat ini, Indonesia masih melakukan impor minyak mentah meskipun pasokannya tidak lagi berasal dari kawasan Timur Tengah. Selain menyiapkan pembangunan infrastruktur penyimpanan, Bahlil juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah negara, termasuk India dan China, guna memastikan keberlanjutan pasokan energi.

Presiden Prabowo juga menugaskan Bahlil untuk menjajaki kontrak pasokan energi dalam jangka panjang sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi Indonesia.