Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia tetap membuka peluang untuk mengekspor listrik ke negara lain. Namun, realisasi kerja sama tersebut harus didasarkan pada kesepakatan harga yang sesuai dengan penawaran pemerintah Indonesia.
"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Bahlil menjelaskan penentuan harga jual listrik untuk pasar luar negeri telah melalui perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena itu, ia meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tetap berpegang pada harga yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh lobi dari calon negara pembeli.
"Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun," ujar Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Baca Juga: Tolak Ekspor Listrik, Bahlil: Danantara Jangan Mau Dilobi-lobi
Menurut Bahlil, perdagangan listrik lintas negara harus memberikan keuntungan bagi Indonesia maupun negara mitra. Apabila belum tercapai kesepakatan mengenai harga, pemerintah tidak akan memaksakan kerja sama ekspor dan memilih memenuhi kebutuhan energi dalam negeri terlebih dahulu.
"Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita enggak bisa," kata Bahlil.
Ia kembali menekankan bahwa ketersediaan listrik untuk kebutuhan nasional menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah memutuskan menjual energi ke luar negeri.
"Kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik," pungkasnya.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia belum dapat merealisasikan ekspor listrik dalam waktu dekat karena pasokan listrik masih dibutuhkan untuk memenuhi permintaan domestik.
"Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik," ucap Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin.
Bahlil juga mengingatkan BPI Danantara agar tidak menerima tekanan atau lobi dari negara-negara yang berminat membeli listrik dari Indonesia.
Pada Juli 2026, Bahlil mengungkapkan pemerintah tengah melakukan negosiasi mengenai harga listrik hijau yang direncanakan untuk diekspor ke Singapura. Pembahasan tersebut diarahkan agar perdagangan energi lintas batas dapat memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua negara.
Rencana ekspor listrik menjadi salah satu bagian dari penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dan Singapura, khususnya dalam pengembangan energi hijau serta percepatan transisi energi. Namun, kesepakatan mengenai harga masih menjadi salah satu faktor penting sebelum kerja sama tersebut dapat dijalankan.
Pemerintah menilai penetapan harga yang proporsional diperlukan agar perdagangan listrik tidak hanya menghasilkan transaksi komersial, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi Indonesia dan mendukung keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk BPI Danantara sebagai pihak yang menjalankan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
