Menko Bahlil Lahadalia (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude oil storagedi sejumlah wilayah Sumatra. Infrastruktur tersebut ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional hingga mencukupi kebutuhan selama 60 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, fasilitas penyimpanan itu disiapkan untuk menampung pasokan minyak mentah hasil impor. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," kata Bahlil seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Baca Juga: Pengemudi Truk Molen Tewaskan 6 Orang Resmi Jadi Tersangka
Bahlil menjelaskan, studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek pembangunan fasilitas tersebut telah diselesaikan. Pemerintah selanjutnya akan melakukan peninjauan terhadap sejumlah calon lokasi pada akhir 2026.
"FS-nya sudah selesai. Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya," ujarnya.
Ia menyebut pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas penyimpanan minyak mentah secara bertahap agar mendekati standar cadangan energi minimum internasional, yakni untuk memenuhi kebutuhan selama 90 hari.
"Storage-nya kita akan berusaha untuk mencapai target standar minimum dunia. Standar minimum dunia itu kan di tiga bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," kata Bahlil.
Dalam menentukan lokasi pembangunan, pemerintah juga akan memperhitungkan faktor keselamatan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain potensi gempa bumi dan kondisi keamanan di wilayah sekitar fasilitas.
"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," ucapnya.
Selain membahas pembangunan fasilitas penyimpanan minyak, Bahlil mengungkapkan pemerintah juga tengah mempersiapkan penerapan bahan bakar dengan campuran etanol hingga 50 persen atau E50. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.
"Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita. E20 sampai E50 dan kami sudah menyiapkan renstra saya dengan Pak Mentan," kata dia.
Menurut Bahlil, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan baku dari sektor hulu.
Kolaborasi kedua kementerian dinilai penting untuk mendukung pengembangan bahan bakar campuran etanol tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana.
Di samping itu, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan penggunaan biodiesel B50. Bahlil menilai pengembangan bahan bakar nabati menjadi salah satu strategi untuk mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi.
"Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana," ujar Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
