Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons Bank Himbara meminta pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons Bank Himbara meminta pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar likuiditas yang diterima dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha dan UMKM.
Mengenai permintaan Himbara agar tenor dana SAL diperpanjang, Purbaya memberikan respons singkat
"Enak aja dia," ucap Purbaya di Gedung DPR RI, Selasa 7 Juli 2026.
Ia menjelaskan pemerintah telah menempatan dana SAL, yakni sebesar Rp200 triliun ditempatkan hingga akhir tahun. Kemudian Rp100 triliun akan dievaluasi setiap tiga bulan dan Rp100 triliun lainnya bersifat fleksibel.
Baca juga: Pemerintah Kembalikan Dana Rp281 Triliun di BI ke Himbara hingga Akhir 2026
"Jadi yang Rp200 triliun sampai akhir tahun, yang Rp100 triliun 3 bulan sekali dilihat, yang Rp100 triliun keluar masuk atau fleksibel," lanjutnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pemerintah tetap perlu menjaga fleksibilitas pengelolaan kas negara, terutama untuk mengantisipasi apabila membutuhkan dana dalam kondisi tertentu.
Menurutnya, apabila pemerintah menarik kembali sebagian dana tersebut Bank Indonesia (BI) akan membantu menjaga likuiditas di sistem keuangan.
"Kita juga akan antisipasi kalau kita perlu dana kan. Tapi nanti gini pelan-pelan BI juga akan mengisi kalau dana kita tarik, BI akan ngisi juga jadi kan pelan-pelan suplai uang di sistem akan lebih stabil dibanding sebelumnya," jelasnya.
Terkait realisasi penyaluran dana tambahan tersebut, Purbaya memastikan dana telah mulai masuk ke Himbara dengan total skema Rp200 triliun, Rp100 triliun, dan Rp100 triliun.
Baca juga: Purbaya Tambah Dana SAL Rp100 T ke Himbara, Total Penempatan Tembus Rp400 T
Sebelumnya, Bank Himbara meminta pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana SAL agar likuiditas yang diterima dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha dan sektor UMKM.
Permintaan tersebut terungkap dalam rapat pembahasan penempatan dana SAL yang digelar secara tertutup antara Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Himbara.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan rapat dilakukan secara tertutup karena membahas sejumlah data yang dinilai sensitif dan berpotensi memengaruhi pasar apabila dipublikasikan sebelum adanya keputusan.
"Karena ada beberapa data yang memang belum bisa di-share ke publik. Nanti akan mengganggu pasar, akan mengganggu investasi," ujar Fauzi di Kompleks Parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
