Ntvnews.id, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan 11,57 persen atau bertambah Rp283.119,32 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp2.446.880,68.
Kebijakan kenaikan upah tersebut diumumkan Khofifah di Surabaya, Minggu. Besaran UMP terbaru ini dijadwalkan mulai diterapkan pada 1 Januari 2027 mendatang.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu.
Penetapan upah tersebut memiliki dasar hukum melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Keputusan itu ditandatangani di Surabaya pada 21 November 2026.
Khofifah menjelaskan, penyesuaian UMP dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja hingga kondisi perekonomian daerah. Pemerintah juga berupaya memastikan kenaikan upah tidak mengganggu keberlangsungan dunia usaha maupun ketersediaan lapangan pekerjaan.
"Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Baca Juga: Pramono Sebut Kenaikan UMP Jakarta 2027 Sebesar 7,1 Persen Sudah Tepat
Dalam proses penghitungannya, pemerintah turut menggunakan sejumlah indikator ekonomi sebagai dasar penyesuaian. Di antaranya inflasi Jawa Timur sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,82 persen. Dengan demikian, persentase kenaikan UMP tahun depan tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi.
Selain indikator ekonomi, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak di tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 setiap bulannya.
Dengan kenaikan UMP menjadi Rp2,73 juta, perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak di Jawa Timur ikut meningkat. Rasio tersebut tercatat mencapai 72,94 persen, naik dari posisi 65,38 persen pada 2026.
Khofifah menyampaikan, penyesuaian upah diharapkan dapat membantu pekerja mempertahankan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan keluarga. Namun, pemerintah juga tetap memperhatikan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujarnya.
Khofifah juga mengingatkan bahwa besaran upah minimum di setiap provinsi tidak bisa dibandingkan hanya berdasarkan nominalnya. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, tingkat kebutuhan hidup, serta kondisi ketenagakerjaan yang berbeda.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, UMP Jawa Timur 2027 berada sedikit di atas Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan sebesar Rp2.725.000. Sementara itu, nominal UMP Jawa Timur juga lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah yang berada di angka Rp2.655.454.
Dari sisi perbandingan terhadap kebutuhan hidup layak, rasio UMP Jawa Timur mencapai 72,94 persen. Angka tersebut berada di atas Jawa Barat yang tercatat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.
Menurut Khofifah, kebijakan pengupahan harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Kenaikan upah diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga turut menggerakkan konsumsi dan perputaran ekonomi daerah.
Di sisi lain, perusahaan juga perlu memperhatikan produktivitas tenaga kerja, kapasitas operasional, serta keberlanjutan kesempatan kerja. Terlebih, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan kondisi ekonomi dan karakteristik ketenagakerjaan yang tidak sama.
Baca Juga: 5 Alasan Buruh Tolak Mentah-mentah UMP Jakarta 2027
Atas dasar itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 akan dilakukan melalui proses tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran UMK nantinya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
Apabila suatu kabupaten atau kota telah menetapkan UMK, maka ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut adalah besaran UMK yang telah ditetapkan.
Menjelang pemberlakuan kebijakan baru pada awal 2027, Khofifah meminta seluruh perusahaan mulai mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan. Ia juga mendorong pengusaha dan pekerja menjaga komunikasi secara terbuka agar penerapan aturan berjalan lancar, hak-hak tenaga kerja terpenuhi, serta hubungan industrial di Jawa Timur tetap kondusif.
(Sumber: ANTARA)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Jatim)