Ntvnews.id, Jakarta - Kalangan buruh menyatakan penolakan tegas terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Besaran upah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja dan gagal menjawab tantangan tingginya biaya hidup di ibu kota.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memaparkan lima alasan mendasar di balik penolakan serikat pekerja terhadap angka UMP Jakarta 2027 tersebut:
Baca Juga: Tok! UMP Jakarta 2027 Rp6,1 Juta, Naik 7,1 Persen
Baca Juga: Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi, DKI Sudah Tetapkan Upah 2027
Pertama, besaran UMP yang baru belum mampu meningkatkan daya beli buruh. Nilai kenaikan yang diberikan dirasa terlalu kecil dan masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta, terutama di tengah tren kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok saat ini.
Kedua, UMP Jakarta tahun depan berpotensi tertinggal jauh dibandingkan dengan wilayah penyangga di sekitarnya, seperti Kabupaten/Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Berdasarkan simulasi perhitungan serikat buruh, jika kenaikan upah di kedua wilayah industri tersebut menggunakan persentase 7,1 persen, maka upah minimumnya bisa mencapai sekitar Rp 6,2 juta. Angka tersebut bahkan diproyeksikan menembus Rp 6,35 juta apabila kenaikannya menyentuh angka 8 persen. Kondisi ini membuat upah di Jakarta kalah bersaing dengan daerah penyangga.
Ketiga, tingginya biaya hidup di Jakarta tidak sebanding dengan kenaikan upah yang diterima pekerja. Said menyoroti sejumlah hasil survei yang mencatat bahwa biaya hidup di Jakarta jauh lebih mahal dibandingkan beberapa kota besar di Asia Tenggara, seperti Hanoi (Vietnam), Bangkok (Thailand), dan Kuala Lumpur (Malaysia). Namun, kenaikan UMP Jakarta 2027 dinilai sangat minim karena jika dibagi per hari, penambahannya tidak sampai 1 dolar AS.
Keempat, formula penetapan UMP Jakarta seharusnya mengambil jalan tengah dengan mempertimbangkan kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan sedang, bukan justru membandingkannya dengan kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.
Kelima, kalangan buruh mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai fasilitas pendukung dari pemerintah daerah. Program bantuan seperti subsidi transportasi, bantuan pendidikan, hingga subsidi pangan dinilai perlu ditinjau ulang berdasarkan jangkauan penerima serta akses nyata yang benar-benar dirasakan oleh para buruh di lapangan.
Dengan lima catatan kritis tersebut, serikat buruh menilai kebijakan pengupahan di DKI Jakarta untuk tahun 2027 belum mencerminkan rasa keadilan ekonomi dan mendesak adanya peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut.
Presiden Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal memberikan keterangan kepada awak media usai konferensi pers Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) di Jakarta, Senin, 6 Juli 2 (Antara)