Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kontrak impor minyak mentah dari Rusia telah dilakukan.
"Saya coba cek secara teknis, ya. Tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas (Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi), BLU (Badan Layanan Umum) daripada Kementerian ESDM,” ucap Bahlil, Kamis 25 Juni 2026.
Terkait volume minyak mentah yang akan diimpor dari Rusia, ia mengatakan terdapat potensi pengembangan lebih jauh.
“Untuk volume dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi. Tapi nanti kontraknya coba saya liat lagi,” ujar Bahlil.
Baca juga: Menteri ESDM Tegaskan PLN Segera Atasi Pemadaman Bergilir, Pasokan Batu Bara Aman
“Kita kan sudah ada deal antara G2G (government-to-government) dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” lanjutnya.
Adapun sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan Indonesia tetap akan melanjutkan impor minyak mentah dari Rusia, meskipun jalur pelayaran di Selat Hormuz dibuka kembali di tengah deeskalasi ketegangan di Timur Tengah.
Langkah itu menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia, yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rusia.
Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov mengatakan Pemerintah Indonesia masih belum mengajukan permintaan spesifik terkait pembelian minyak dan kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan negaranya.
Baca juga: Harga Batu Bara Naik, ESDM Siapkan Kuota Produksi di Atas 600 Juta Ton
“Kami juga memerlukan informasi yang lebih spesifik dari pemerintah Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia, jenis minyak apa yang mereka perlukan, berapa jumlah minyaknya, pelabuhan mana yang akan digunakan, dan bagaimana pembayaran akan dilakukan,” kata Tolchenov di Jakarta, Rabu (23/6).
Dia mengatakan hal itu mungkin merupakan masalah teknis, tetapi menjadi sangat praktis dan harus dibahas dalam setiap kontrak. (Sumber:Antara)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (NTVnews)