Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Mei 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). ANTARA/Bayu Saputra/pri. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp306,1 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 44,2 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp693 triliun.
Meskipun realisasi tersebut mengalami kontraksi 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp322 triliun, pemerintah memastikan penyaluran dana ke daerah tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta pemerintah daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa transfer ke daerah selama lima bulan pertama tahun ini telah diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis, termasuk penanganan wilayah yang terdampak bencana alam.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026, Purbaya menjelaskan bahwa penyaluran TKD pada Mei didorong oleh sejumlah komponen utama, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, serta dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi bagi daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan dana transfer sebesar Rp10,65 triliun untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga akhir Mei 2026, penyaluran tambahan anggaran tersebut telah mencapai 99,8 persen dari total pagu yang tersedia.
Baca Juga: Purbaya Optimistis Rupiah Menguat dalam 2-3 Bulan, APBN 2026 Dinilai Tetap Aman
Dana transfer ke daerah juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan publik dan program pembangunan di daerah. Salah satu penggunaannya adalah untuk mendukung pembayaran gaji sekitar 4,3 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, anggaran TKD turut menopang sektor pendidikan melalui penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekitar 42,3 juta siswa. Pemerintah juga menyalurkan dukungan pendidikan kepada 5,8 juta peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 992 ribu peserta program pendidikan kesetaraan, serta memberikan tunjangan kepada sekitar 616 ribu guru.
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Hingga Mei 2026, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.059,3 triliun atau meningkat 52,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: SKK Migas Ungkap Produksi Gas Nasional Capai 95 Persen Target APBN 2026
Belanja kementerian dan lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp517,7 triliun dengan pertumbuhan 58,9 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp541,6 triliun atau meningkat 47 persen dibandingkan tahun lalu.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan percepatan belanja pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
