Purbaya: Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp826 Triliun hingga April 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Nilai tersebut setara 26,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.149,7 triliun.

Menurut Purbaya, realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh signifikan sebesar 51,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp546,7 triliun.

“Jadi, kami ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) telah terealisasi sebesar Rp400,5 triliun atau 26,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp1.510,5 triliun.

Belanja K/L tersebut tumbuh 57,9 persen, terutama didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Salah satu komponen utama dalam belanja K/L adalah belanja pegawai yang mencapai Rp126,9 triliun atau 35,4 persen dari target APBN, tumbuh 24,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja belanja pegawai ditopang oleh pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru sebanyak 355 ribu orang, pembayaran THR bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, serta percepatan pembayaran tunjangan pendidik nonpegawai negeri sipil (PNS).

Sementara itu, belanja barang tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau 23,3 persen dari pagu APBN, melonjak hingga 130 persen.

Baca Juga: Terpopuler: DPR Panggil Kejari Karo Meski Amsal Sitepu Bebas, Purbaya Prediksi Defisit APBN 2026 Aman

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan program MBG sebesar Rp73,8 triliun dari total realisasi Rp75 triliun, penyaluran insentif biodiesel Rp9,2 triliun, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun.

Di sisi lain, belanja modal terealisasi sebesar Rp52,6 triliun atau setara 18,5 persen APBN dan tumbuh 43,6 persen.

Peningkatan belanja modal digunakan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp19,5 triliun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Rp4 triliun, serta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Rp10,8 triliun.

Baca Juga: Infografik: Pemerintah Realokasikan APBN 2026 untuk Redam Dampak Ekonomi Global

Sementara itu, penyaluran bantuan sosial mencapai Rp56,7 triliun atau 34,9 persen dari target APBN dan tumbuh 30,2 persen. Dana bansos tersebut digunakan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dengan tetap mengedepankan perbaikan data penerima manfaat.

Belanja bansos disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp12,9 triliun kepada 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program Kartu Sembako Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta KPM, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp15,4 triliun bagi 96,7 juta jiwa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp8,1 triliun bagi 863,3 ribu mahasiswa.

(Sumber: Antara)