DPR Gak Setuju Prodi Tak Relevan di Dunia Kerja Ditutup

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons rencana penutupan jurusan atau program studi (prodi) perguruan tinggi, yang dinilai tak relevan. Kebijakan yang direncanakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) itu, dilakukan lantaran alumni prodi dimaksud dinilai tak terserap dunia kerja.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, meminta kehati-hatian, transparansi, dan dasar kajian akademik yang kuat dalam membuat kebijakan tersebut.

Walau begitu, kata dia peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri memang penting. Tapi, Hetifah mengingatkan perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.

"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan dan daya kritis bangsa," ujar Hetifah, Senin, 27 April 2026.

Baginya, pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi, bukan penutupan massal. Karena, prodi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.

Hetifah pun mengingatkan, bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.

Atas itu, ia mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri dan asosiasi profesi.

"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," tandas Hetifah.