Tindak Lanjut Arahan Presiden, Menko PM: Kemiskinan Ekstrem Mulai Turun

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tersebut mengamanatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator memimpin upaya pencapaian target tersebut. Sebanyak 47 Kementerian dan Lembaga, serta seluruh Pemerintah Daerah masuk dalam penugasan Inpres dimaksud.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo menetapkan target untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan 5% tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2029.

“Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0.78% pada September 2025. Pada sekitar 0.48% penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” ucap Menko Muhaimin pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, 27 April 2026.

Menko PM mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur. 

Selain itu, masih terdapat 8,1 persen keluarga yang belum menerima bantuan, serta 60,2 persen keluarga desil 1 yang baru menerima satu hingga dua program.

Baca Juga:Cak Imin Tegaskan Kreativitas Harus Dihargai, Jangan Dinilai Rp0

Menko Muhaimin menyebut dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2026 memiliki sisa waktu yang sangat sempit.

Oleh karena itu, Kemenko PM akan mengorkestrasikan berbagai program lintas Kementerian di daerah-daerah, khususnya kantong kemiskinan.

“Daerah-daerah prioritas yang disasar adalah 16.550 desa/kelurahan sesuai dengan Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat No.6 Tahun 2026,” ucap Menko Muhaimin.

Untuk itu, Menko PM menegaskan pentingnya perubahan paradigma kerja seluruh K/L, dari sekadar berorientasi pada serapan anggaran menjadi fokus pada hasil nyata.

“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target 0% pada tahun 2026 dan maksimal 5% pada tahun 2029,” ungkapnya.