Manfaat Pengelolaan Dana Haji Kian Luas, Transparansi dan Literasi Jadi Kunci Kepercayaan Jemaah

Ntvnews.id, Jakarta - Pengelolaan dana haji di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga membawa manfaat luas bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan kepercayaan masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama pemangku kepentingan terus memperkuat literasi, transparansi, serta kolaborasi guna memastikan dana umat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Upaya tersebut salah satunya terlihat dalam kegiatan diseminasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang digelar di Cirebon, Jawa Barat. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan jemaah terhadap pengelolaan dana haji.

“Kami bersama BPKH mengadakan kegiatan di Cirebon dalam rangka melakukan diseminasi UU 34 Tahun 2014, kemudian transparansi mengenai pengelolaan keuangan haji kepada para audiens,” ujarnya.

Menurut Selly, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. DPR, lanjutnya, memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan dana umat dikelola sesuai prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku.

Ia juga berharap forum tersebut mampu menjawab berbagai pertanyaan publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan BPKH dalam menyempurnakan kebijakan ke depan. Penguatan literasi ini dinilai penting dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang semakin terintegrasi.

Sementara itu, dari sisi pengelola, BPKH terus berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan tanpa mengurangi prinsip transparansi. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengembangkan regulasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji.

“Kita sedang mengembangkan undang-undang yang akan lebih memperkuat kapasitas kita dalam konteks pengelolaan tanpa mengurangi transparansi serta kemampuan kita dalam menciptakan nilai manfaat yang lebih besar lagi untuk jamaah haji,” ujarnya.

Selain penguatan regulasi, BPKH juga aktif membangun sinergi lintas sektor. Salah satunya melalui kolaborasi dengan PP Muhammadiyah dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan keuangan haji. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan jumlah pendaftar haji.

Gedung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (ANTARA)

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana haji.

"Pengelolaan keuangan haji wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Fokus utama kami adalah memastikan dana ini dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia," ujarnya.

Menariknya, kolaborasi ini juga menghadirkan inovasi dalam ekosistem haji melalui inisiatif ramah lingkungan bertajuk Green Hajj. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pengelolaan dana haji, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan mengedukasi pengelolaan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan melalui pendekatan keagamaan.

Dukungan terhadap pentingnya literasi juga disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang menilai edukasi keuangan haji sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemahaman calon jemaah serta ekosistem perhajian nasional.

Melalui berbagai program tersebut, BPKH tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai penggerak nilai tambah bagi umat. Pengelolaan dana haji diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan sistem haji di Indonesia.

Dengan pendekatan yang mengedepankan transparansi, literasi, dan kolaborasi, manfaat pengelolaan dana haji kini semakin dirasakan secara luas. Tidak hanya oleh jemaah yang akan berangkat, tetapi juga oleh masyarakat melalui penguatan ekosistem ekonomi dan nilai-nilai keberlanjutan.