jemaah haji Indonesia (Dokumentasi)
Ntvnews.id, Jakarta - Pengelolaan dana haji di Indonesia terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Sepanjang 2025, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat capaian positif dengan total dana kelolaan mencapai Rp180,72 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp12,09 triliun.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa dana jemaah tidak hanya tersimpan dengan aman, tetapi juga dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat nyata. Di tengah dinamika ekonomi global, BPKH tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap syariah dalam setiap pengelolaan dana.
Keamanan dana jemaah juga diperkuat melalui penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini memberikan rasa tenang bagi jutaan calon jemaah yang menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.
Kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji pun terus meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah pendaftar haji baru pada 2025 yang mencapai 488.419 jemaah, melampaui target yang ditetapkan sebesar 422.000 jemaah. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin yakin terhadap profesionalitas pengelolaan dana haji di Indonesia.
Baca Juga: BPKH Kelola Rp181 Triliun Dana Haji, Fadlul Imansyah Tegaskan Peran Strategis bagi Ekonomi
Selain menjaga keamanan dana, BPKH juga mampu mengoptimalkan pengembangan dana melalui berbagai instrumen investasi syariah. Sepanjang 2025, imbal hasil yang dihasilkan mencapai 6,86 persen, yang berkontribusi pada nilai manfaat sebesar Rp12,09 triliun. Nilai manfaat inilah yang kemudian digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa pengelolaan dana haji merupakan amanah besar yang harus memberikan dampak berkelanjutan.
“BPKH berkomitmen menjaga dana haji tetap aman, dikelola secara hati-hati, dan memberi manfaat berkelanjutan bagi jemaah,” ujarnya.
Manfaat pengelolaan dana haji semakin terlihat dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah terkait biaya haji. Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) serta nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji.
Dalam kebijakan tersebut, nilai manfaat yang dialokasikan untuk jemaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun. Dana ini digunakan untuk menutup berbagai komponen layanan penting, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan Arafah–Muzdalifah–Mina (Armuzna), hingga perlindungan dan pembinaan jemaah.
jemaah haji (IG MENAG)
Artinya, pengelolaan dana haji yang optimal secara langsung membantu menekan biaya yang harus dibayarkan jemaah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan selama pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, untuk jemaah haji khusus, nilai manfaat yang dialokasikan mencapai Rp7,23 miliar, yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan layanan dan perlindungan.
Lebih jauh, pengelolaan dana haji tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga memperkuat sistem penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Dengan tata kelola yang baik, dana haji mampu menjaga keseimbangan antara biaya, kualitas layanan, dan keberlanjutan program haji di masa depan.
Baca Juga: BPKH Kelola Rp181 Triliun Dana Haji, Fadlul Imansyah Tegaskan Peran Strategis bagi Ekonomi
Ke depan, BPKH berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta strategi investasi syariah yang terukur. Langkah ini penting agar dana haji tetap tumbuh secara berkelanjutan dan manfaatnya semakin luas dirasakan oleh jemaah.
Dengan berbagai capaian tersebut, pengelolaan dana haji di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga pilar utama dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, aman, dan berkeadilan bagi seluruh umat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
