Iran Buka Akses Selat Hormuz untuk Negara Eropa dan Arab, Asal Usir Diplomat AS dan Israel

Ntvnews.id, Jakarta - Iran mengajukan syarat diplomatik kepada negara-negara Eropa dan Arab yang ingin kembali memperoleh akses pelayaran melalui Selat Hormuz. Melalui Korps Garda Revolusi Islam, Teheran menawarkan jaminan kebebasan navigasi bagi negara yang bersedia mengusir diplomat Amerika Serikat dan Israel dari wilayahnya.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) melalui siaran televisi pemerintah Iran. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa akses tanpa hambatan melintasi Selat Hormuz hanya akan diberikan kepada negara yang mengambil langkah diplomatik tegas terhadap Washington dan Tel Aviv.

Sebelumnya Iran menutup jalur pelayaran strategis tersebut setelah serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran. Sejak penutupan itu, Iran juga menyerang dan menenggelamkan kapal tanker yang mencoba melintas di perairan tersebut.

Pejabat militer Iran menegaskan bahwa kebebasan penuh untuk melintasi selat itu akan diberikan kepada negara mana pun yang memenuhi syarat yang diajukan Teheran. Syarat utama yang dimaksud adalah pengusiran duta besar dari dua negara yang oleh Iran disebut sebagai agresor.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia. Perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global ini menjadi jalur utama distribusi minyak dari negara-negara produsen di Timur Tengah.

Baca Juga: Pramono Pertimbangkan Tarif Transjabodetabek ke Bandara Soetta

Saat ini sekitar 20 persen pengiriman minyak harian dunia melewati selat tersebut. Karena itu, setiap gangguan di wilayah ini berpotensi memicu dampak langsung terhadap stabilitas rantai pasokan energi global.

Melalui tawaran tersebut, Iran tampaknya berupaya mengalihkan tekanan diplomatik kepada negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi. Dengan mengaitkan keamanan jalur pelayaran dengan keputusan politik negara lain, Teheran menempatkan banyak pemerintah dalam posisi yang sulit.

Dalam siaran yang sama disebutkan bahwa langkah tersebut merupakan respons langsung terhadap manuver strategis terbaru Amerika Serikat. Pejabat militer Iran menuduh Donald Trump mempertimbangkan rencana untuk mengambil alih Selat Hormuz guna mengamankan jalur pelayaran komersial secara sepihak.

Dengan menawarkan jaminan keamanan alternatif bagi pengiriman barang asing, Iran berusaha memaksa negara-negara sekutu maupun non-blok menentukan sikap diplomatik yang jelas.

Baca Juga: Polri Dalami Dugaan Kekerasan Seksual oleh Mantan Pelatih Panjat Tebing

Ultimatum tersebut pada dasarnya meminta pemerintah di berbagai ibu kota dunia untuk memilih antara mempertahankan hubungan diplomatik dengan Washington dan Israel, atau memastikan kelancaran pasokan energi mereka melalui Teluk tetap terjaga.

Pernyataan IRGC menegaskan bahwa hanya negara yang mematuhi ketentuan tersebut yang akan terhindar dari ancaman terhadap pengiriman barang mereka di kawasan tersebut.

Situasi ini muncul di tengah perubahan kepemimpinan di Iran. Teheran baru saja menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru, menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.

Kepemimpinan baru Iran menunjukkan sikap yang tetap keras terhadap Washington. Pemerintah di Teheran juga menegaskan tidak berminat mengurangi tuntutan terhadap Amerika Serikat maupun menerima tawaran gencatan senjata.