Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam acara peresmian Posbankum di Manado, Sulawesi Utara, Kamis 26 Februari 2026. (ANTARA/HO-Kementerian Hukum RI) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa seluruh desa dan kelurahan di 38 provinsi Indonesia kini telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Keberadaan Posbankum ini diharapkan menjadi fondasi penguatan akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.
Menurutnya, Posbankum tidak sekadar layanan konsultasi hukum, melainkan harus dipahami sebagai ekosistem gotong royong dalam menyelesaikan persoalan hukum masyarakat dengan mengutamakan perdamaian di luar pengadilan atau restorative justice.
"Di sini lah peran vital kepala desa dan lurah sebagai hakim perdamaian atau juru damai di desanya masing-masing," kata Supratman dalam acara peresmian Posbankum di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 27 Februari 2026, seperti dikonfirmasikan di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia menegaskan, melalui Posbankum, posisi kepala desa dan lurah semakin diperkuat sebagai mediator awal dalam penyelesaian konflik di wilayahnya.
Paralegal yang telah mendapatkan pelatihan juga akan bertugas memberikan informasi hukum, memfasilitasi mediasi tahap awal, serta menghubungkan masyarakat dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) terakreditasi apabila diperlukan.
Baca Juga: Seluruh Kelurahan di Jakarta Kini Punya Posbankum, Kemenkum Perluas Akses Keadilan
Supratman menilai penguatan Posbankum di Sulawesi Utara diarahkan untuk memperluas penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif. Ia mengaitkan hal tersebut dengan filosofi luhur tokoh nasional Sam Ratulangi, yakni “Sitou Timou Tumou Tou”, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan orang lain.
"Ini menjadi fondasi moral yang sejalan dengan semangat pembentukan Posbankum," tutur dia.
Selain itu, ia menyebutkan dengan semangat "Torang Samua Basudara", diyakini bahwa Posbankum hadir untuk mewujudkan harmoni dalam relasi kehidupan sosial yang bermuara pada keadilan di masyarakat, termasuk kepada masyarakat miskin dan rentan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan Posbankum membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara cepat dan bertahap.
“Jika tidak dapat diselesaikan di tingkat awal, maka penanganannya akan dilakukan secara berjenjang sesuai ketentuan,” ujar Yulius.
Ia menambahkan, layanan ini sangat membantu warga, khususnya masyarakat kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, hingga hubungan industrial.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling melaporkan seluruh Posbankum di wilayahnya telah beroperasi dan dapat dipantau melalui aplikasi pelaporan layanan.
Baca Juga: DKI Punya 267 Posbankum, Pramono: Semoga jadi Tonggak Penting Memperluas Akses Keadilan
Hingga saat ini, lebih dari 1.084 laporan telah tercatat dan jumlahnya terus meningkat.
Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan.
Sepanjang 2025, sebanyak 568 paralegal telah mendapatkan pelatihan, kemudian 289 peserta mengikuti pelatihan pada awal 2026, dan sebanyak 3.678 paralegal dijadwalkan mengikuti pelatihan lanjutan. "Langkah ini diharapkan memastikan layanan hukum diberikan secara profesional dan berintegritas,” ungkap Hendrik.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Hukum meresmikan 1.839 Posbankum Desa dan Kelurahan di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Dengan hadirnya Posbankum hingga ke desa dan kelurahan, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah memperoleh pendampingan hukum, sehingga akses terhadap keadilan benar-benar terasa dekat dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
