Kementerian PU Ungkal Butuh Rp73,98 Triliun untuk Penanganan Pascabencana di Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk penanganan pascabencana di wilayah Sumatra hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp73,98 triliun.

"Di tiga provinsi yang kami kerjakan paling lambat hingga 2029 dibutuhkan sekitar Rp74 triliun," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa total kebutuhan dana tersebut terbagi dalam dua pos utama, yakni Rp4,87 triliun untuk penanganan tanggap darurat (TD) dan Rp69,10 triliun untuk program rehabilitasi serta rekonstruksi (RR).

Berdasarkan data Kementerian PU, Aceh menjadi provinsi dengan porsi anggaran terbesar, yakni Rp39,89 triliun. Sumatra Barat mendapat alokasi Rp18,88 triliun, sedangkan Sumatra Utara memperoleh Rp15,21 triliun.

Baca Juga: Trump Tegaskan Tolak Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

Untuk wilayah Aceh, realisasi anggaran tanggap darurat pada 2025 tercatat sebesar Rp401,11 miliar. Pada 2026, kebutuhan dana meningkat menjadi Rp2.449,28 miliar untuk tanggap darurat dan Rp12.514,73 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pada 2027 mencapai Rp13.486,38 miliar, kemudian menurun menjadi Rp8.273,46 miliar pada 2028 dan Rp2.473,10 miliar pada 2029.

Di Sumatra Utara, realisasi tanggap darurat pada 2025 tercatat Rp119,95 miliar. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp1.174,57 miliar untuk tanggap darurat serta Rp4.608,14 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri apel siaga bencana di Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 4 November 2025. ANTARA/Maria Cicilia Galuh. (Antara)

Kebutuhan anggaran di provinsi tersebut meningkat pada 2027 menjadi Rp5.251,14 miliar, lalu menurun menjadi Rp3.823,66 miliar pada 2028 dan Rp2.370,88 miliar pada 2029.

Sementara itu, Sumatra Barat membutuhkan dana tanggap darurat sebesar Rp55,81 miliar pada 2025. Pada 2026, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp674,17 miliar untuk tanggap darurat dan Rp3.695,18 miliar untuk rehabilitasi serta rekonstruksi.

Baca Juga: Paradoks Daya Saing Indonesia

Selanjutnya, anggaran Sumatra Barat tercatat Rp4.566,82 miliar pada 2027, Rp4.820,20 miliar pada 2028, dan Rp3.219,16 miliar pada 2029.

Dody menambahkan bahwa saat ini rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masih dibahas di Kementerian PPN/Bappenas sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

"Begitu selesai di Bappenas, kita akan mengajukan bertahap melalui kepala satgas dan ke Kementerian Keuangan," ujar Dody.